JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Indonesia menghadapi ancaman bencana yang semakin menegaskan pentingnya penataan ruang berbasis risiko.
Tercatat sebanyak 2.304 kejadian bencana melanda berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun hingga 6 November 2026.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam momentum peringatan Hari Tata Ruang Nasional 2026.
Melalui talkshow bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” yang digelar di Jakarta, Selasa (10/11/2026), ATR/BPN mendorong perubahan pendekatan penataan ruang agar tidak sekadar berorientasi pada pemanfaatan lahan, tetapi juga mengutamakan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan wilayah.
Menurutnya, penataan ruang memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, serta memastikan pembangunan berlangsung di kawasan yang aman.
“Upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan. Karena itu, penataan ruang harus menjadi instrumen penting untuk mengidentifikasi potensi ancaman bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang, dan memastikan pembangunan berlangsung di lokasi yang aman,” ungkap Dalu.
Berdasarkan data kejadian bencana sepanjang 2026, sebanyak 94,27 persen merupakan bencana hidrometeorologi dan 5,73 persen bencana geologi. Kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem menjadi jenis bencana yang mendominasi.
Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan, daya dukung wilayah, serta potensi ancaman bencana.
Dalu menegaskan, penataan ruang tidak hanya menentukan lokasi yang boleh dibangun, tetapi juga memastikan kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan suatu kawasan.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Regulasi tersebut mengamanatkan agar penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR), mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota, memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta mitigasi risiko bencana.
RTR juga menjadi pedoman dalam penanganan pascabencana, khususnya untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah.
Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, menjelaskan bahwa identifikasi ancaman dan kerentanan bencana telah menjadi bagian dari penyusunan rencana tata ruang melalui pertimbangan daya dukung lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang harus dilaksanakan secara konsisten agar aktivitas pembangunan tidak memperbesar risiko bencana.
Suyus juga menyoroti perubahan mekanisme penyesuaian tata ruang melalui PP Nomor 34 Tahun 2026. Jika sebelumnya perubahan tata ruang dilakukan dalam siklus lima tahunan, kini penyesuaian dapat dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan dan kebijakan pemerintah.
“Sekarang kita sudah mengeluarkan PP Nomor 34 Tahun 2026, jadi kalau dulu perubahan tata ruang itu satu kali dalam lima tahun, sekarang kita bisa lakukan perubahan tata ruang secara parsial. Jadi daerah mana yang ada kebijakan khusus, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, nanti kita bisa lakukan perubahan. Tata ruangnya tetap dinamis, tata ruangnya tidak stagnan,” jelasnya.
Pentingnya tata ruang dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, melalui pidato yang dibacakan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, Lilik Kurniawan.
Menurutnya, tata ruang tidak hanya menjadi landasan mitigasi, tetapi juga acuan dalam menentukan lokasi aman, jalur evakuasi, tempat pengungsian hingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
“Pembangunan yang berkualitas bukan hanya pembangunan yang menghasilkan pertumbuhan, tapi juga pembangunan yang mampu mengurangi risiko dan melindungi kehidupan. Prinsipnya, pemulihan tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi harus menjadi kesempatan untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih aman,” ujar Lilik saat membacakan pidato Menko PMK.
Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 tersebut dihadiri jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta.
Melalui momentum ini, ATR/BPN berharap kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan penataan ruang berkelanjutan semakin kuat.
Dengan memperhitungkan risiko bencana sejak tahap perencanaan, pembangunan diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keselamatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. (*)