JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Webinar Entry Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja Tahun 2026 pada Senin (13/04/2026) sebagai upaya memperkuat pengawasan internal dan memastikan efektivitas program kerja.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa audit kinerja memiliki peran penting dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan tepat sasaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
Menurutnya, hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan selama ini menunjukkan masih adanya instrumen kebijakan yang perlu diperbaiki agar selaras dengan kondisi di lapangan dan tujuan organisasi.
“Audit kinerja digunakan untuk menguji apakah organisasi benar-benar menjalankan program sesuai tujuan yang telah ditetapkan,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam kegiatan yang berlangsung secara daring.
Ia juga menyoroti bahwa sejumlah temuan audit kerap berakar dari lemahnya perencanaan program. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran meningkatkan kualitas perencanaan agar lebih logis, terukur, dan memiliki indikator kinerja yang jelas.
“Banyak deviasi terjadi karena perencanaan tidak realistis atau indikator tidak jelas. Ini yang harus kita koreksi bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menjelaskan bahwa entry meeting merupakan tahapan awal sebelum audit dilakukan. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antara tim audit dan unit kerja yang akan diaudit terkait tujuan, ruang lingkup, serta jadwal pelaksanaan audit.
Ia menekankan bahwa proses audit bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Kami tidak mencari kesalahan, tetapi bagaimana bersama-sama mempertanggungjawabkan anggaran yang telah diterima, bahkan hingga satu rupiah,” ujarnya.
Pudji juga mengingatkan pentingnya perencanaan dan pengorganisasian yang matang sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan program. Dengan perencanaan yang baik, setiap kegiatan diharapkan memiliki tujuan yang jelas, outcome terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan unit kerja pusat, Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia. (AR/CK/jiga)
