JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM— Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan program dan anggaran 2027 untuk mendukung sejumlah prioritas pembangunan nasional.
Fokus utama diarahkan pada ketahanan pangan, percepatan sertipikasi tanah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), reforma agraria, hingga penyediaan lahan untuk fasilitas publik.
Hal itu disampaikan Sekjen ATR/BPN Dalu Agung Darmawan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Bidik Kepastian Hukum Tanah
Dalu mengatakan, ATR/BPN akan memperkuat perlindungan lahan pertanian, redistribusi tanah, legalisasi aset, serta percepatan pendaftaran dan sertipikasi tanah bagi MBR.
Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi aset masyarakat.
Program 2027 juga mencakup dukungan terhadap kemandirian energi dan air, pengembangan perumahan, hilirisasi industri, serta penyediaan lahan bagi fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Kementerian ATR/BPN berkomitmen agar kebijakan pertanahan dan penataan ruang pada 2027 dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian prioritas pembangunan nasional dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Dalu.
ATR/BPN juga menargetkan penguatan penyelesaian konflik pertanahan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya pengurangan kemiskinan serta penguatan ekonomi. (*)