PADANG, FOKUSSUMBAR.COM-Kabut asap mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, setelah sejumlah wilayah mengalami penurunan kualitas udara.
Kondisi tersebut bahkan telah mendorong beberapa pemerintah daerah mengambil langkah dengan menghentikan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka.
Gubernur Mahyeldi meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan pemantauan langsung terhadap kondisi udara di berbagai daerah.
Pemantauan tersebut mencakup tingkat ketebalan asap dan perkembangan kualitas udara. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah berikutnya.
Mahyeldi mengatakan, BPBD Sumbar telah diperintahkan untuk mengevaluasi kondisi kabut asap yang muncul di sejumlah wilayah.
Menurut dia, pemerintah perlu memiliki gambaran kondisi lapangan sebelum mengambil kebijakan yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
“Saya sudah menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan evaluasi, dan kemudian melihat tingkat ketebalan asapnya di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Pemantauan juga dilakukan dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota. Setiap kepala daerah diminta melihat perkembangan kualitas udara di wilayah masing-masing.
Langkah tersebut diperlukan karena kondisi udara dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Sejumlah Sekolah Sudah Diliburkan
Kabut asap juga mulai memengaruhi sektor pendidikan di Sumatera Barat. Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung menjadi daerah yang telah mengambil kebijakan merumahkan siswa sebagai respons terhadap kondisi udara.
Mahyeldi menyoroti keputusan tersebut sebagai bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mengurangi paparan asap terhadap masyarakat, khususnya anak-anak.
Pemprov Sumbar kini masih mengkaji perkembangan kondisi udara sebelum menentukan kebijakan yang lebih luas.
Asap Diduga Berasal dari Provinsi Tetangga
Dari pemantauan awal pemerintah, kabut asap yang masuk ke Sumatera Barat diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di provinsi tetangga.
Situasi tersebut membuat penanganan sumber kebakaran menjadi perhatian pemerintah Sumbar.
Mahyeldi meminta penanganan karhutla di daerah asal titik api diperkuat. Ia menilai asap yang bergerak lintas wilayah dapat mengganggu aktivitas masyarakat di daerah lain.
“Sekarang ini kan terjadi di provinsi tetangga kita. Tentu perlu ada ketegasan dan upaya-upaya lebih maksimal, sehingga tidak berdampak kepada daerah lain dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Sumbar juga terus memantau potensi kebakaran di wilayahnya sendiri.
Dinas Kehutanan diminta memastikan setiap titik api yang muncul dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran lebih besar.
Kota Padang juga menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian seiring memburuknya kondisi udara. Pemprov Sumbar menyerahkan langkah teknis kepada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan.
Wali Kota Padang dan kepala daerah lainnya diminta melakukan evaluasi secara berkala. Kebijakan lanjutan dapat disesuaikan dengan perkembangan kualitas udara masing-masing daerah.
Pendekatan tersebut membuat keputusan terkait aktivitas sekolah maupun pelayanan pemerintahan dapat dilakukan berdasarkan situasi setempat.
Wacana WFH ASN Belum Diputuskan
Sementara itu, kemungkinan penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) akibat kabut asap belum menjadi keputusan Pemprov Sumbar.
Mahyeldi mengatakan, pemerintah masih melihat perkembangan kondisi udara sebelum mengambil kebijakan tersebut. “Nanti akan kita lihat. Mudah-mudahan tidak terjadi,” katanya.
Pemprov Sumbar kini masih mengandalkan hasil pemantauan lapangan sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.
Jika kabut asap semakin tebal dan kualitas udara terus menurun, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan aktivitas masyarakat berdasarkan kondisi kesehatan dan keselamatan warga. (kpc)
