SLEMAN, FOKUSSUMBAR.COM — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas transformasi organisasi dan pelayanan pertanahan ke lebih banyak Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menargetkan sedikitnya 110 Kantah menjalankan transformasi organisasi hingga akhir 2026. Jumlah yang sama juga diarahkan menjadi sasaran perluasan layanan Peralihan Hak.
Nusron menegaskan, perubahan struktur organisasi maupun sistem pelayanan tidak boleh berhenti pada pembenahan internal. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari kemudahan yang dirasakan masyarakat ketika mengurus layanan pertanahan.
“Ending-nya dari semua itu adalah pelayanan. Unit organisasi itu adalah syarat, adalah penunjang. Apa artinya kita lakukan transformasi organisasi kalau ternyata lebih menyulitkan? Jadi ending-nya ini adalah untuk memudahkan,” kata Nusron saat memimpin Rapat Koordinasi Transformasi Layanan Pertanahan di Pendopo Sasana Widya Bhumi, Politeknik Agraria STPN, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).
Rakor tersebut diikuti Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN dan 148 Kepala Kantah dari berbagai daerah. Peserta yang hadir terutama berasal dari wilayah Jawa serta sejumlah daerah besar di luar Jawa.
Kepastian Waktu Jadi Fokus Pembenahan
Nusron meminta jajaran ATR/BPN memastikan masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai proses dan waktu penyelesaian permohonan mereka.
Menurut dia, pemohon tidak seharusnya berada dalam posisi menunggu tanpa mengetahui kapan urusannya selesai. Kepastian waktu menjadi salah satu persoalan yang ingin dibenahi melalui transformasi layanan.
“Karena intinya Bapak/Ibu sekalian, kita ingin memberikan kepastian kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu sebagai pemohon tidak tahu kapan selesainya permohonannya. Ini dulu yang kita mau selesaikan,” tegasnya.
Pada tahap awal, transformasi pelayanan diarahkan pada dua bidang, yakni Peralihan Hak dan Pengukuran Terjadwal.
Evaluasi pun dilakukan terhadap Kantah yang telah lebih dulu menerapkan pola baru tersebut. Sebanyak 10 Kantah yang sudah menjalankan transformasi struktur organisasi mendapat perhatian khusus dalam rapat tersebut.
Kantah-Kantah itu menerapkan pembagian kerja pada tingkat kepala seksi dengan pendekatan kewilayahan. Nusron meminta efektivitas pola tersebut dievaluasi berdasarkan pelaksanaannya di lapangan.
17 Kantah Jadi Perintis Peralihan Hak 10 Hari
Rakor juga mengevaluasi penerapan Peralihan Hak Terintegrasi 10 Hari yang sebelumnya dijalankan oleh 17 Kantah perintis.
Masing-masing Kantah menyampaikan pengalaman selama menerapkan layanan tersebut. Masukan mengenai hambatan dan persoalan teknis di lapangan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem sebelum diterapkan lebih luas.
Nusron meminta setiap kendala yang muncul tidak dibiarkan berlarut. Evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih sederhana sekaligus memiliki kepastian mengenai penyelesaiannya.
Perluasan Transformasi Dimulai September
Transformasi organisasi akan diperluas secara bertahap. Nusron menyebut tambahan 50 Kantah akan masuk dalam tahap berikutnya pada 24 September 2026.
Jumlah tersebut kembali ditambah 50 Kantah pada akhir Desember. Dengan skema itu, total Kantah yang ditargetkan menjalankan transformasi organisasi tahun ini mencapai 110 kantor.
“Karena pada tanggal 24 September tahun ini, tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Makarima, langsung akan ditembak tambah 50 kantor. Kemudian pada akhir Desember juga akan ditembak lagi 50 kantor sehingga untuk transformasi keorganisasian tahun ini menjadi 110 kantor,” ujarnya.
Target serupa disiapkan untuk transformasi layanan Peralihan Hak. Nusron menyatakan cakupannya minimal menyamai jumlah Kantah yang menjadi sasaran transformasi organisasi, yakni 110 kantor.
Ia meminta para Kepala Kanwil dan Kepala Kantah yang masuk dalam sasaran transformasi segera menyiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan.
“Jadi Bapak/Ibu yang kita kumpulkan ini adalah Bapak/Ibu yang memimpin kantor yang mau tidak mau memang tahun ini harus sudah bertransformasi, baik transformasi unit organisasinya maupun transformasi pelayanannya,” kata Nusron.
Evaluasi Dipimpin Jajaran Eselon I
Setelah arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Rakor dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi transformasi organisasi serta layanan pertanahan.
Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Asnaedi, serta Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana dan Manajemen Risiko Einstein Al Makarima.
Turut hadir Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (*)