PADANG ARO, FOKUSSUMBAR.COM – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong percepatan penyelesaian seluruh program dan kegiatan fisik menjelang akhir tahun anggaran 2026. Langkah ini sejalan dengan capaian positif daerah yang menempati peringkat pertama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat berdasarkan evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan pada Apel Gabungan ASN di Halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (26/10/2026).
Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi indikator positif bagi aktivitas perekonomian daerah. Namun, capaian itu perlu diiringi dengan pelaksanaan program pemerintah yang optimal agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
“Rapat dengan Kemendagri mencatat pertumbuhan ekonomi Solok Selatan berada di nomor satu di Sumatera Barat. Artinya, perputaran ekonomi di Solsel cukup bagus,” ujar Yulian.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu. Seluruh satuan tugas (Satgas) yang telah dibentuk pemerintah daerah juga diminta menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya menjelang penutupan tahun anggaran.
Selain percepatan kegiatan fisik, Pemkab Solok Selatan juga memastikan evaluasi APBD Perubahan telah rampung. OPD terkait diminta segera menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan pada pekan ini sehingga anggaran dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Sementara itu, dalam penyusunan APBD 2027, pemerintah daerah merancang penganggaran yang lebih rasional melalui penyesuaian nilai anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diarahkan agar program dan kegiatan tetap fokus pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Dalam arahannya, Yulian turut menekankan pentingnya penataan ruang dan infrastruktur, terutama terhadap bangunan yang berdiri di bantaran sungai maupun di sepanjang jalur jalan nasional apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penertiban perlu dilakukan dengan memperhatikan aturan dan kewenangan terkait, terutama untuk menjaga keselamatan masyarakat dari potensi bencana, seperti banjir bandang.
Di sisi lain, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) didorong mempercepat proses pelelangan aset daerah yang telah tertunda selama dua tahun. Pengamanan lahan-lahan strategis milik pemerintah juga perlu dipastikan agar aset pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
Menjelang akhir tahun, pemerintah daerah juga mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kabupaten yang dijadwalkan berlangsung di Jujuhan pada 4–7 November mendatang. Panitia pelaksana dan pemerintah kecamatan diminta mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan secara optimal. (rls)