Oleh : Arianto*)
Setiap 10 November, kita kembali mengenang mereka yang mempertahankan kemerdekaan dengan nyawa. Pertempuran Surabaya 1945 mengajarkan bahwa masa depan bangsa bukan hadiah, melainkan hasil keberanian dan pengorbanan.
Delapan puluh satu tahun kemudian, penghormatan kepada pahlawan tidak cukup dengan upacara, tabur bunga, dan pidato. Pertanyaannya lebih mendasar, sudahkah kemerdekaan yang mereka perjuangkan kita lanjutkan melalui pendidikan yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa?
Dahulu medan perjuangan berada di jalanan dan garis pertempuran. Hari ini salah satu medan paling menentukan ada di ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan kampus. Senjata utamanya bukan bambu runcing, melainkan kemampuan berpikir, karakter, penelitian, dan penguasaan teknologi.
Bangsa yang merdeka secara politik tetapi lemah dalam kualitas pendidikan berisiko menjadi penonton di tengah perlombaan pengetahuan dunia.
Para pendiri bangsa memahami perkara itu. Ki Hadjar Dewantara memandang pendidikan sebagai upaya menuntun kekuatan kodrat anak agar tumbuh menjadi manusia merdeka dan bertanggung jawab.
Gagasan tersebut jauh melampaui mengejar nilai rapor. Pendidikan seharusnya membentuk manusia yang mampu menimbang kebenaran, menghargai sesama, bekerja keras, serta menggunakan ilmunya untuk kepentingan masyarakat.
Apakah arah kebijakan kita hari ini sudah setia pada cita-cita tersebut?
Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 yang dirilis OECD pada 8 September 2026 menjadi alarm serius bagi mutu pendidikan Indonesia. Dengan skor 365 untuk membaca, 364 untuk matematika, dan 389 untuk sains, Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD.
Dalam pemeringkatan negara peserta, Indonesia menempati posisi ke-74 dari 90 peserta pada kemampuan membaca, ke-78 dari 90 pada matematika, dan ke-73 dari 91 pada sains. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada pada urutan keenam dari delapan negara peserta.
Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika hanya 27 persen pelajar mencapai tingkat kecakapan minimum membaca, 17 persen matematika, dan 37 persen sains.
Capaian tersebut bukan berarti generasi Indonesia tidak memiliki kecerdasan atau potensi untuk bersaing, melainkan menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional belum optimal dalam mengembangkan kemampuan dasar peserta didik.
Persoalannya bukan semata-mata seberapa tinggi peringkat Indonesia, tetapi sejauh mana pendidikan mampu mengubah potensi generasi muda menjadi kompetensi nyata untuk menghadapi persaingan global.
Memang ada kenaikan skor membaca dan sains dibanding PISA 2022. OECD menyatakan perubahan tersebut belum signifikan secara statistik. Jadi, tidak adil mengatakan pendidikan sama sekali tidak bergerak, tetapi juga terlalu dini menyebutnya telah bangkit.
Setelah pergantian kepemimpinan, kurikulum, dan berbagai program, hasil belajar masih bergerak sangat lambat. Yang dibutuhkan bukan pergantian istilah kebijakan, melainkan kesinambungan pembenahan yang dapat diukur dari kemampuan murid.
Persoalan membaca tidak kalah mendesak. Perpustakaan Nasional mencatat Tingkat Kegemaran Membaca nasional 2025 sebesar 54,8, berkategori rendah. Angka ini menggunakan metodologi baru sehingga tidak boleh serta-merta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menyebut literasi sebagai fondasi sumber daya manusia unggul dan ketahanan nasional. Pesannya jelas, budaya membaca perlu dibangun lebih kuat.
Anak yang akrab dengan layar belum tentu akrab dengan bacaan mendalam. Membaca bukan semata melafalkan kata, melainkan melatih kesabaran, memahami argumen, memeriksa bukti, dan membentuk keberanian berpikir mandiri.
Lebih jauh, literasi kini tidak berhenti pada buku. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025 sebesar 44,53 dari skala 100. Kemampuan menggunakan aplikasi tidak otomatis berarti mampu memilah informasi, memahami jejak digital, melindungi data pribadi, atau menolak manipulasi.
Sekolah perlu mengajarkan kecakapan memverifikasi sumber, mengenali disinformasi, memahami etika digital, serta menciptakan karya dengan teknologi bukan sekadar menjadi konsumen konten.
Gelombang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuat persoalan semakin mendesak. PISA 2025 menunjukkan 53 persen siswa Indonesia memakai chatbot AI untuk membantu belajar setidaknya sekali sepekan.
Sebanyak 39 persen menggunakannya untuk merangkum bacaan dan 30 persen untuk menyusun draf tugas. Teknologi dapat membuka akses pengetahuan, tetapi juga memungkinkan pekerjaan sekolah diserahkan sepenuhnya kepada mesin.
Jika jawaban semakin cepat diperoleh sementara proses berpikir justru ditinggalkan, apa yang sesungguhnya sedang kita didik?
UNESCO melalui kerangka kompetensi AI untuk guru menekankan pendekatan yang berpusat pada manusia, etika, penguasaan teknologi, dan pedagogi AI.
Pemerintah Indonesia pun mengesahkan pedoman lintas tujuh kementerian tentang pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan pada Maret 2026.
Langkah itu patut diapresiasi, tetapi aturan harus diterjemahkan menjadi pelatihan nyata, perlindungan data anak, panduan penggunaan AI di kelas, dan penilaian yang menuntut penalaran asli.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa AI adalah alat pendukung, bukan pengganti guru. AI harus memperkuat guru, bukan menggantikan tanggung jawab mendidik.
Di tengah transformasi itu, disiplin justru menjadi makin penting. PISA 2025 mencatat 43 persen siswa Indonesia mengaku pernah terlambat ke sekolah dalam dua pekan sebelum survei. Di Jepang angkanya 18 persen, sedangkan Korea Selatan 16 persen.
Perbandingan laporan siswa tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran tunggal karakter bangsa, tetapi perbedaannya patut direnungkan. Ketepatan waktu, konsentrasi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan yang adil tidak lahir dari slogan di dinding sekolah.
Jepang memberikan contoh melalui pembiasaan tanggung jawab bersama, siswa merawat kebersihan ruang belajar, bekerja dalam kelompok, dan memahami makna tugas sehari-hari. Kedisiplinan bukan identik dengan hukuman keras, melainkan keteladanan dan kebiasaan yang terus dilatih.
Indonesia pun mampu membangunnya. Mulailah dari guru yang datang tepat waktu, murid yang menghargai proses belajar, sekolah yang konsisten dengan aturan, serta orang tua yang ikut membentuk karakter di rumah.
Andreas Schleicher, pengarah bidang pendidikan OECD yang membidani PISA mengingatkan melalui pembahasan hasil 2025 bahwa kualitas guru dan kepemimpinan sekolah sangat menentukan.
Teknologi paling berguna ketika melengkapi pengajaran yang efektif. Pesan ini penting ketika kebijakan pendidikan kerap terpikat pada pengadaan perangkat. Papan digital dan jaringan internet bisa menjadi sarana kemajuan, tetapi perangkat mahal tidak akan memperbaiki pembelajaran jika pendidiknya tidak dibekali waktu, kapasitas, dan dukungan memadai.
Kesejahteraan guru tidak boleh hanya hadir dalam janji politik. Pemerintah menaikkan insentif sebagian guru non-ASN dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan pada 2026, di samping pengaturan tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi yang memenuhi persyaratan.
Itu kemajuan, tetapi Rp400 ribu bukan ukuran menyeluruh kesejahteraan guru, apalagi pengganti gaji yang layak. Pertanyaannya, apakah semua pendidik telah memperoleh kepastian penghasilan, perlindungan kerja, dan kesempatan pengembangan kompetensi yang adil?
Perguruan tinggi menghadapi ironi serupa. Dosen dituntut mengajar, membimbing, meneliti, mengabdi, mengejar hibah, serta menulis untuk jurnal internasional.
Petunjuk teknis karier dosen tahun 2026 memang menempatkan publikasi di jurnal internasional bereputasi, termasuk yang terindeks Scopus atau Web of Science sesuai kriteria, sebagai persyaratan pada jalur promosi tertentu.
Kewajiban akademik tidak boleh disederhanakan menjadi perburuan indeks dan kuartil. Mutu penelitian ditentukan oleh kejujuran metodologi, kebaruan, dan manfaatnya bukan semata alamat penerbitannya.
Laporan Badan Riset dan Inovasi Nasional mencatat belanja riset Indonesia pada 2024 sekitar Rp50,27 triliun. Pertanyaannya bukan hanya berapa dana yang dikeluarkan, tetapi apakah peneliti memiliki akses laboratorium, pembiayaan yang berkelanjutan, waktu meneliti, serta kolaborasi dengan industri dan pemerintah.
Jangan sampai dosen dibebani kewajiban publikasi internasional, sementara ekosistem penelitian belum memberi dukungan yang sepadan. Riset yang baik harus menjawab persoalan rakyat, kesehatan, pendidikan, pangan, lingkungan, dan produktivitas.
Di sinilah pemerintah perlu menawarkan peta jalan yang konsisten melintasi pergantian menteri dan kabinet.
Pertama, ukur keberhasilan dari capaian literasi, numerasi, karakter, dan kemampuan memecahkan masalah, bukan sekadar serapan anggaran atau jumlah perangkat.
Kedua, bangun gerakan membaca dan disiplin melalui kebiasaan harian yang dievaluasi, tanpa kekerasan dan tanpa mempermalukan anak.
Ketiga, prioritaskan sekolah tertinggal, penguatan kepala sekolah, serta pendidikan dan pendampingan guru yang berkelanjutan.
Keempat, susun tata kelola AI yang operasiona, pelatihan guru, pedoman integritas akademik, perlindungan data peserta didik, dan tugas-tugas yang mengharuskan murid menjelaskan proses berpikir.
Kelima, perbaiki kesejahteraan dan jalur karier guru-dosen secara transparan, sekaligus sederhanakan beban administrasi yang menggerus waktu mengajar dan meneliti.
Keenam, selaraskan insentif publikasi dengan kualitas riset, pendanaan kompetitif yang adil, dan pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat.
Pendidikan tidak boleh menjadi proyek lima tahunan yang selalu dimulai dari nol. Bangsa lain tidak berhenti berinovasi ketika kita sibuk memperdebatkan nama kurikulum. Jika pendidikan terus berjalan tanpa arah jangka panjang, bonus demografi bisa berubah menjadi beban; cita-cita Indonesia Emas 2045 tinggal menjadi narasi yang nyaring di podium, tetapi sunyi dalam kemampuan generasi mudanya.
Hari Pahlawan mengingatkan bahwa kemerdekaan diperoleh dengan pengorbanan, bukan kemudahan. Lalu, siapa yang harus menyelamatkan pendidikan? Negara harus memastikan arah kebijakan yang konsisten, anggaran yang berpihak pada mutu, dan kesejahteraan pendidik.
Sekolah dan kampus harus menjaga integritas pembelajaran, keluarga membentuk kebiasaan baik, sedangkan masyarakat mengawasi agar pendidikan tidak menjadi proyek sesaat.
Perjuangan hari ini adalah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar bermutu dan setiap pendidik dapat bekerja secara bermartabat.
Para pahlawan merebut kemerdekaan agar bangsa ini menentukan nasib sendiri; kita harus menyelamatkan pendidikannya agar generasi berikutnya sanggup menjaga masa depan negeri. []
Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang*)