Oleh :Muhammad Irhash Fakhruddin, M.Ag.*)
Setiap 10 November, ingatan bangsa ini kembali kepada Surabaya. Kita mengenang orang-orang yang memilih bertahan ketika kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar. Di tengah keterbatasan, mereka mempertaruhkan nyawa demi sebuah keyakinan: bangsa ini berhak menentukan masa depannya sendiri.
Semangat Hari Pahlawan sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang perang. Di dalamnya terdapat gagasan yang lebih mendasar: manusia tidak ingin hidup sebagai objek yang nasibnya sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan lain.
Kemerdekaan, karena itu, bukan sekadar pergantian kekuasaan atau perubahan warna bendera. Kemerdekaan berkaitan dengan martabat—hak untuk dihormati, didengar, dan ikut menentukan arah kehidupan bersama.
Di titik inilah Hari Pahlawan mengajak kita bertanya: untuk apa kemerdekaan dahulu diperjuangkan?
Jika salah satu jawabannya adalah keadilan, maka persatuan pun seharusnya terus dihidupi oleh keadilan.
Persatuan Bukan Sekadar Satu Peta
Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk menjaga persatuannya. Negeri ini lahir dari sejarah panjang perjuangan dan pengorbanan. Keutuhan bangsa bukan sesuatu yang hadir tanpa harga.
Namun, justru karena persatuan begitu berharga, maknanya perlu terus direnungkan.
Persatuan tentu membutuhkan wilayah, pemerintahan, hukum, dan institusi. Tetapi sebuah bangsa akan semakin kokoh ketika masyarakat yang hidup di dalamnya merasa dihormati dan memiliki ruang dalam kehidupan bersama.
Sebuah rumah tidak hanya ditentukan oleh kuatnya dinding. Ia juga ditentukan oleh rasa memiliki orang-orang yang tinggal di dalamnya.
Karena itu, menjaga persatuan bukan hanya tentang mempertahankan apa yang ada di dalam peta. Persatuan juga tentang memastikan bahwa setiap bagian dari bangsa memiliki alasan moral untuk merasa bahwa negeri ini adalah rumah bersama.
Dalam konteks inilah Papua layak menjadi bahan renungan bersama.
Ada Kemajuan, Ada Pekerjaan Rumah
Tidak tepat jika dikatakan bahwa tidak ada upaya pembangunan di Tanah Papua. Otonomi Khusus, kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program pendidikan serta kesehatan menunjukkan adanya kebijakan khusus dan perhatian negara terhadap kawasan ini.
Kemajuan juga dapat dilihat dalam sejumlah indikator pembangunan manusia.
Provinsi Papua, setelah pemekaran, mencatat IPM 74,69 pada 2025 dan masuk kategori tinggi. Papua Barat mencapai 68,48, meningkat dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, kesenjangan antardaerah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Papua Pegunungan, misalnya, mencatat IPM 54,91 pada 2025, meskipun angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Bahkan, di dalam provinsi tersebut terdapat perbedaan yang cukup lebar antarkabupaten. (Pemerintah Provinsi Papua)
Data tersebut mengajarkan satu hal: ada kemajuan, tetapi kemajuan belum berarti seluruh persoalan selesai.
Pembangunan tidak cukup hanya diukur dari apa yang telah dibangun. Ada pertanyaan lain yang sama pentingnya:
Sejauh mana masyarakat ikut menentukan apa yang paling mereka butuhkan?
Menjadi penerima pembangunan tentu penting. Namun, menjadi bagian dari perencanaan dan pengambilan keputusan juga tidak kalah penting.
Di sinilah perbedaan antara membangun untuk masyarakat dan membangun bersama masyarakat.
Ketika Partisipasi Menjadi Persoalan
Kajian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa tantangan pembangunan di Papua tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran atau tersedianya institusi, tetapi juga kualitas partisipasi.
Sebuah penelitian tahun 2026 tentang Otonomi Khusus di Papua Barat menemukan adanya kesenjangan antara transfer fiskal yang besar dan pengaruh masyarakat dalam proses perencanaan. Studi tersebut mencatat bahwa sebagian masyarakat adat masih memiliki pengaruh terbatas dalam menentukan arah pembangunan, sehingga keberadaan partisipasi formal belum selalu berarti keterlibatan substantif. (MDPI)
Temuan ini penting, tetapi tidak seharusnya dibaca sebagai kegagalan satu pihak semata.
Memberikan kewenangan yang lebih besar pun belum tentu otomatis membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Ada persoalan tata kelola, kapasitas kelembagaan, akuntabilitas, dan kemungkinan dominasi elite yang juga harus dihadapi.
Karena itu, pertanyaan utamanya bukan sekadar siapa yang berkuasa.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Apakah masyarakat benar-benar memiliki ruang yang bermakna dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya?
Syūrā: Mengakui Manusia sebagai Subjek
Al-Qur’an memberikan prinsip yang menarik tentang kehidupan bersama:
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
“Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.”
(QS. Asy-Syūrā: 38)
Musyawarah tidak berarti setiap keinginan harus selalu dipenuhi. Tetapi musyawarah mengandung pengakuan bahwa manusia tidak seharusnya hanya menjadi penerima keputusan.
Mereka harus memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan dan, sejauh mungkin, memengaruhi arah keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya.
Dalam kehidupan berbangsa, inilah salah satu bentuk penghormatan terhadap manusia sebagai subjek.
Belajar dari Madinah
Sejarah Islam memberikan pelajaran penting melalui kehidupan masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah terdiri atas kelompok-kelompok dengan latar belakang dan identitas yang berbeda. Persatuan tidak dibangun dengan menghapus seluruh perbedaan tersebut.
Yang dibangun adalah kehidupan bersama melalui kesepakatan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab.
Allah berfirman:
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
“Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.”
(QS. Al-Ḥujurāt: 13)
Keberagaman bukan lawan dari persatuan.
Justru persatuan diuji oleh kemampuan kita menghormati perbedaan tanpa kehilangan kesediaan untuk hidup bersama.
Indonesia tidak harus menyeragamkan seluruh pengalaman, kebutuhan, dan identitas daerah agar tetap menjadi satu bangsa.
Yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan itu memperoleh tempat yang terhormat dalam kehidupan bersama.
Ketika Kekuatan Diuji
Ada pula pelajaran moral dari Fathu Makkah.
Ketika Nabi Muhammad ﷺ kembali memasuki Makkah, beliau berada dalam posisi yang sangat kuat. Namun, kemenangan tidak dijadikan alasan untuk melampiaskan dendam.
Fathu Makkah mengajarkan sebuah pertanyaan yang selalu relevan:
Apa yang dilakukan manusia ketika kekuasaan sudah berada dalam genggamannya?
Kekuatan tentu diperlukan untuk menjaga ketertiban. Negara membutuhkan kewibawaan untuk melindungi seluruh rakyatnya. Namun, kekuatan akan menemukan kemuliaannya ketika berjalan bersama kebijaksanaan dan keadilan.
Sebab ketertiban mungkin dapat diciptakan oleh kekuasaan.
Tetapi kepercayaan membutuhkan lebih dari sekadar kekuasaan.
Ia membutuhkan penghormatan.
Ia membutuhkan keadilan.
Dan ia membutuhkan kesediaan untuk saling mendengar.
Jangan Membaca Papua dengan Dua Ekstrem
Persoalan Papua terlalu kompleks untuk dibaca melalui satu narasi sederhana.
Tidak tepat jika seluruh persoalan dibebankan kepada negara. Ada pula persoalan tata kelola, kapasitas kelembagaan, dinamika elite, serta tantangan pembangunan di tingkat lokal.
Namun, tidak tepat pula jika masyarakat Papua dipandang sebagai pihak yang semata-mata menolak perubahan atau tidak menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan.
Kenyataan jauh lebih kompleks.
Papua sendiri bukan satu suara tunggal. Ada beragam pengalaman, kebutuhan, pandangan politik, dan harapan. Karena itu, penyelesaian persoalan tidak mungkin dibangun dengan menganggap seluruh masyarakat memiliki satu pandangan yang sama.
Di tengah keragaman itulah dialog menjadi penting.
Bukan untuk menghapus perbedaan.
Melainkan agar perbedaan tidak selalu berubah menjadi jarak.
Persatuan yang Memiliki Alasan Moral
Hari Pahlawan mengingatkan kita bahwa bangsa ini lahir dari keinginan untuk hidup dengan martabat.
Maka, warisan para pahlawan bukan hanya wilayah yang berhasil dipertahankan. Warisan mereka juga berupa tanggung jawab untuk terus memperbaiki cara kita hidup bersama.
Persatuan yang kokoh tidak semata-mata lahir dari ketakutan akan perpecahan.
Ia tumbuh dari kepercayaan.
Ia menguat ketika masyarakat merasa dihormati.
Ia semakin bermakna ketika pembangunan menghadirkan manfaat sekaligus melibatkan masyarakat.
Mungkin, pertanyaan yang harus terus kita rawat bukan hanya:
Bagaimana menjaga Indonesia tetap satu?
Tetapi juga:
Bagaimana membuat setiap bagian dari Indonesia semakin memiliki alasan untuk tetap bersama?
Sejarah Madinah mengajarkan bahwa persatuan dapat tumbuh di tengah keberagaman. Fathu Makkah mengajarkan bahwa kekuatan harus disertai kebijaksanaan. Al-Qur’an mengajarkan bahwa urusan bersama selayaknya dijalankan dengan musyawarah.
Pelajaran-pelajaran itu tentu tidak menawarkan jawaban sederhana bagi persoalan Papua. Namun, ia memberikan arah moral: persatuan yang kuat membutuhkan keadilan, penghormatan, dan kesediaan untuk saling mendengar.
Semoga berbagai persoalan dan konflik yang masih membayangi Tanah Papua menemukan titik terang.
Semoga pembangunan semakin menghadirkan kesejahteraan.
Semoga ruang partisipasi masyarakat semakin bermakna.
Dan semoga semua pihak menemukan jalan yang mampu menjaga kedamaian, martabat manusia, dan masa depan generasi yang akan datang.
Sebab pada akhirnya, sebuah bangsa tidak hanya bertahan karena kuatnya batas wilayah.
Sebuah bangsa bertahan karena rakyatnya percaya bahwa rumah bersama ini layak untuk terus dijaga dan dibangun bersama. []
Dosen STAI-PIQ Sumatera Barat | Penyiar TVRI Sumatera Barat*)