JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya mempertahankan predikat Informatif dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026. Predikat tertinggi yang diraih selama lima tahun berturut-turut tersebut menjadi salah satu indikator komitmen kementerian dalam memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, saat mengikuti tahapan Uji Publik KIP 2026 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ossy berharap capaian yang telah dipertahankan selama lima tahun terakhir dapat kembali diraih pada tahun ini. Menurutnya, seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah berupaya maksimal untuk memenuhi standar keterbukaan informasi publik.
“Kita berharap tetap bisa mempertahankan predikat sebagai badan pemerintah informatif. Dari sisi kementerian, seluruh jajaran baik pusat maupun daerah, telah berupaya keras agar kita tetap mendapatkan predikat informatif dalam pelaksanaan uji publik kali ini,” ujarnya.
Uji Publik KIP 2026 merupakan tahapan presentasi sekaligus penilaian akhir dalam rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat. Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu peserta setelah dinyatakan lolos verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) 2026.
Dalam kesempatan itu, Ossy menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak berarti seluruh data dan dokumen pemerintah dapat dipublikasikan tanpa batas. Terdapat informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat dan informasi tertentu yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, badan publik harus mampu memberikan penjelasan secara transparan mengenai informasi yang dapat diakses masyarakat, termasuk dasar hukum apabila terdapat informasi yang tidak dapat dibuka.
Ia menyebutkan, Kementerian ATR/BPN terus memperluas penyebarluasan informasi, terutama mengenai berbagai jenis layanan pertanahan, persyaratan, serta prosedur yang perlu diketahui masyarakat.
Keterbukaan tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sekaligus memperoleh gambaran yang jelas mengenai mekanisme pelayanan pertanahan dan tata ruang.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan.
Dua inovasi yang menjadi perhatian adalah layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target penyelesaian 10 hari serta layanan Pengukuran Terjadwal yang ditargetkan selesai paling lama 12 hari hingga penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT).
“Kalau info layanan pertanahan dan tata ruang kita lakukan secara terbuka, artinya masyarakat dapat mendapatkan pemahaman yang utuh terkait dengan pelayanan yang kita berikan. Jadi, pada posisi itu kami terus ingin memperbaiki pelayanan yang dilakukan,” pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan didampingi Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Uunk Din Parunggi, bersama jajaran Kementerian ATR/BPN. (*)