PADANG, FOKUSSUMBAR.COM-Sumatera Barat terus menghadapi ancaman bencana alam yang berlangsung sepanjang tahun, seakan menjadi bagian tak terpisahkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, seluruh kabupaten dan kota di provinsi itu berada dalam kategori risiko bencana sedang dan tinggi.
Kepala BNPB, Suharyanto menyampaikan kondisi tersebut ketika meninjau lokasi terdampak banjir di Kabupaten Solok, Kamis (24/9/2026).
Menurutnya, kondisi geografis Sumatra Barat membuat masyarakat harus memiliki kesiapsiagaan tinggi terhadap berbagai potensi bencana, terutama banjir yang dapat meningkat ketika curah hujan tinggi.
Kabupaten Solok sendiri baru saja mengalami banjir bandang. Ratusan warga terdampak, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan. Banjir juga merendam belasan kantor pemerintahan sehingga aktivitas aparatur sipil negara (ASN) untuk sementara dilakukan dari rumah.
Suharyanto memaparkan peta risiko bencana Sumatera Barat yang mencakup 19 kabupaten dan kota. Dari pemetaan tersebut, tidak ditemukan satu pun daerah dengan tingkat risiko rendah.
“Kalau tidak sedang, ya tinggi,” kata Suharyanto saat menjelaskan kondisi kebencanaan Sumbar.
Data BNPB menunjukkan, Kabupaten Solok berada dalam kategori risiko tinggi. Sementara wilayah kabupaten dan kota lainnya berada pada tingkat risiko sedang.
Kondisi tersebut ikut menjelaskan tingginya kebutuhan personel dan sumber daya untuk penanganan bencana di Sumatera Barat. Potensi ancaman yang tersebar di berbagai wilayah membuat kesiapsiagaan tidak bisa hanya bertumpu pada satu daerah.
Pemulihan Bencana 2025 Masih Berjalan
Suharyanto juga menyinggung dampak bencana yang melanda Sumatera Barat, 25 November 2025 lalu. Saat itu, Kabupaten Solok ikut terdampak, meski tingkat kerusakannya relatif lebih ringan dibanding sejumlah daerah di sekitarnya.
Pemulihan setelah bencana tersebut membutuhkan waktu panjang. Pemerintah menetapkan rehabilitasi dan rekonstruksi fisik berlangsung selama tiga tahun.
Saat kunjungan BNPB, proses pemulihan baru memasuki tahun pertama. Anggaran yang disiapkan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun disebut mencapai Rp103 triliun.
“Sekarang proses rehabilitasi rekonstruksinya baru masuk tahun pertama dari total rencana tiga tahun,” ujar Suharyanto.
Besarnya kebutuhan anggaran itu menggambarkan luasnya dampak bencana terhadap infrastruktur dan permukiman masyarakat di Sumatera Barat.
Ancaman Hujan Lebat Mulai Meningkat
Belum selesai sepenuhnya melakukan pemulihan dari bencana sebelumnya, Sumatera Barat kembali menghadapi potensi peningkatan ancaman banjir.
Suharyanto meminta masyarakat tidak mengabaikan perkembangan cuaca. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode dengan curah hujan menengah hingga tinggi mulai memasuki Sumatera Barat pada akhir September.
Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena hujan dengan intensitas tinggi dapat meningkatkan risiko banjir, terutama di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi.
Suharyanto membandingkan situasi Sumbar dengan Kalimantan Barat. Di wilayah tersebut, BNPB justru harus mengeluarkan biaya besar untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mendatangkan hujan untuk membasahi kawasan gambut.
“Saya kemarin di Kalimantan Barat cari hujan setengah mati, sampai pengerahkan tiga pesawat hanya untuk membasahi lahan gambut,” ujarnya.
Menurut dia, hujan yang dihasilkan melalui operasi tersebut pun hanya berupa rintik-rintik, dengan biaya yang mencapai miliaran rupiah.
Kondisinya berbeda dengan Sumatera Barat. Tanpa operasi modifikasi cuaca, wilayah tersebut sudah menghadapi curah hujan pada tingkat menengah hingga tinggi.
Kesiapsiagaan Jadi Tantangan Sepanjang Tahun
Suharyanto juga membenarkan gambaran yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat mengenai karakter cuaca di provinsi tersebut. Sumbar dinilai tidak memiliki periode kemarau panjang seperti yang terjadi di sejumlah wilayah lain.
Ancaman banjir pun dapat muncul pada berbagai periode sepanjang tahun.
“Dari Januari sampai Desember, tiap tahun isinya yang dominan adalah ancaman banjir,” kata Suharyanto.
Ia menegaskan, kepastian mengenai waktu dan besarnya bencana tetap berada di luar kemampuan manusia. Namun, data kebencanaan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesiapsiagaan.
Bagi Sumbar, kondisi geografis dan pola curah hujan membuat mitigasi bencana perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemantauan cuaca, kesiapan pemerintah daerah, perlindungan masyarakat di kawasan rawan serta percepatan pemulihan pascabencana menjadi bagian dari upaya menghadapi ancaman yang terus berulang. (kpc)
