Oleh : Ramli Ya’kub, S.Pd.,M.Pd*)
Ada pemandangan yang sudah sangat akrab di setiap musim pemilihan. Seorang calon pemimpin turun ke jalan, menyapa warga dengan senyum merekah. Salaman dengan semua tanpa pandang bulu, menggendong anak-anak, dan dengan fasih melafalkan janji-janji surga.
“Saya akan memperbaiki jalan ini,”
“Saya akan menyejahterakan petani,”
“Saya akan dekat dengan rakyat, bukan hanya saat kampanye.”
Retorika itu manis di telinga. Apalagi disampaikan dengan bahasa tubuh yang santun, penuh hormat, dan seolah-olah tidak ada jarak antara dirinya dan rakyat jelata. Kita pun percaya. Kita mencoblos. Kita berharap.
Namun, apa yang terjadi setelah suara dihitung dan kursi kekuasaan diraih? Banyak dari mereka seolah menghilang. Bukan hanya secara fisik jarang terlihat di tengah masyarakat, tapi juga secara empati. Janji-janji yang dulu membara kini dingin tak tersentuh. Akses untuk bertemu pun berlapis-lapis birokrasi. Senyum yang dulu gratis, kini harus diperjuangkan.
Fenomena ini bukan lagi kasus tunggal. Ia telah menjadi semacam “tradisi buruk” dalam demokrasi kita, politik pencitraan yang berujung pada pengkhianatan mandat.
Mengapa ini terjadi?
Pertama, karena banyak calon memandang rakyat hanya sebagai konstituen, bukan sebagai pemilik kedaulatan. Mereka datang bukan untuk mendengar, tapi untuk mengambil suara. Setelah target tercapai, hubungan pun selesai.
Kedua, lemahnya mekanisme kontrol dan sanksi sosial. Masyarakat seringkali tidak punya alat untuk menagih janji. Sementara partai politik, yang seharusnya menjadi pengawas kader, justru sering kali ikut menikmati kekuasaan dan lupa pada fungsi pengawasan.
Ketiga, budaya politik kita masih terjebak pada figur, bukan pada sistem dan gagasan. Kita memilih karena “orangnya baik, santun, dan dekat”, tanpa menguji rekam jejak, kapasitas, dan integritasnya secara mendalam.
Apa Dampaknya ?
Yang paling dirugikan tentu saja rakyat. Harapan yang dibangun di atas janji-janji kosong meninggalkan kekecewaan yang mendalam. Partisipasi politik pun menurun. Masyarakat menjadi apatis, sinis, dan enggan percaya pada pemimpin berikutnya. Ini adalah luka demokrasi yang serius.
Lalu, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Pertama, jangan mudah terbuai oleh pencitraan. Lihat rekam jejak, bukan hanya retorika. Tanyakan apa yang sudah ia lakukan sebelum mencalonkan diri? Bagaimana ia memperlakukan orang-orang di sekitarnya?
Kedua, tagih janji dengan cara yang cerdas dan terorganisir. Buat catatan publik tentang janji-janji mereka. Sampaikan aspirasi secara kolektif. Gunakan media sosial dan ruang publik untuk mengawal.
Ketiga, pilih pemimpin yang tidak hanya santun di permukaan, tapi punya integritas dan keberpihakan yang jelas. Kesantunan tanpa tindakan nyata hanyalah topeng.
Dan yang terpenting, jangan biarkan satu pemimpin yang ingkar membuat kita kehilangan kepercayaan pada demokrasi. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga soal mengawal dan mengoreksi.
Pemimpin yang baik bukan yang paling banyak tersenyum saat kampanye, tapi yang tetap hadir dan bekerja saat tidak ada kamera. Pemimpin yang tidak hanya dekat saat butuh suara, tapi juga dekat saat rakyatnya kesulitan.
Karena pada akhirnya, janji adalah utang. Dan rakyat adalah pemilik piutang yang berhak menagih. []
Sekretaris KKG PAI Kabupaten Padang Pariaman – Ketua Kombel MPGH*)
