Oleh: Musfi Yendra*)
Setiap 1 Oktober, Sumatera Barat memperingati hari jadinya. Tahun 2026 ini, usia itu genap 81 tahun. Angka tersebut bukan sekadar penanda perjalanan waktu, melainkan momentum untuk melihat kembali perjalanan pemerintahan sekaligus menakar kesiapan Sumatera Barat menghadapi masa depan.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Sumatera Barat menetapkan 1 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Sumatera Barat. Tanggal ini merujuk pada momentum penting setelah Proklamasi Kemerdekaan ketika pemerintahan di Sumatera Barat mulai ditata kembali oleh kekuatan republik. Ia menjadi bagian dari sejarah keberanian masyarakat Sumatera Barat mengambil tanggung jawab atas pemerintahan dan masa depannya.
Delapan puluh satu tahun kemudian, semangat tersebut perlu diterjemahkan dalam konteks baru. Jika dahulu tantangannya adalah membangun pemerintahan dalam suasana perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kini tantangannya adalah menghadirkan pemerintahan yang efektif, inovatif, berbasis data, transparan, dan akuntabel.
Dalam konteks inilah Dashboard Pembangunan Sumatera Barat oleh Pemerintah Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Mahyeldi-Vasko Ruseimy, layak ditempatkan sebagai salah satu inovasi penting dalam perjalanan pemerintahan modern daerah. Bahkan inovasi ini termasuk yang pertama di Indonesia, dan menjadi percontohan bagi daerah lainnya.
Dashboard ini bukan sekadar aplikasi yang menampilkan angka pembangunan. Ia merupakan instrumen untuk mengintegrasikan data, memantau kinerja, dan membuka informasi pembangunan kepada publik. Indikator kinerja, target dan capaian, pendapatan, realisasi belanja perangkat daerah, pengadaan barang dan jasa, serta berbagai informasi pembangunan dapat dipantau melalui satu platform.
Nilai pentingnya terletak pada perubahan cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat. Pembangunan tidak lagi hanya disampaikan melalui laporan dan narasi keberhasilan, tetapi dapat ditunjukkan melalui data. Dashboard menjadikan kinerja pemerintah lebih terlihat, terukur, dan dapat dipantau publik.
Inilah esensi pemerintahan modern. Dalam perspektif Digital Era Governance (DEG) oleh Patrick Dunleavy, teknologi digital bukan sekadar alat mempercepat birokrasi, tetapi instrumen untuk mengubah cara pemerintah bekerja menjadi lebih terintegrasi, berbasis data, responsif, dan terbuka.
Dalam kerangka ini, Dashboard Pembangunan Sumatera Barat merupakan bentuk nyata transformasi pemerintahan digital karena mengintegrasikan data pembangunan, menyajikan kinerja secara terbuka, serta memudahkan masyarakat memantau capaian pemerintah.
Teknologi tidak berhenti pada digitalisasi dokumen atau pemindahan layanan ke layar komputer. Teknologi menjadi bernilai ketika membuat pemerintahan lebih terbuka, pengambilan keputusan lebih berbasis data, dan masyarakat lebih mudah mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah.
Keberanian Sumatera Barat menghadirkan dashboard juga patut diapresiasi karena keterbukaan membutuhkan komitmen. Pemerintah bukan hanya membuka informasi mengenai capaian yang baik, tetapi juga menyediakan ruang bagi publik untuk melihat target dan perkembangan kinerja secara objektif. Dengan demikian, dashboard dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus instrumen penguatan akuntabilitas.
Lebih jauh, Dashboard Pembangunan Sumatera Barat dapat menjadi etalase digital pembangunan daerah. Ia memperlihatkan bagaimana data pemerintahan diolah menjadi informasi yang dapat diakses publik. Potensi ini menjadikannya bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga relevan sebagai referensi bagi daerah lain dalam mengembangkan pemerintahan berbasis data dan keterbukaan.
Pengakuan nasional terhadap inovasi ini memperkuat posisi tersebut. Dalam Innovative Government Award (IGA) 2024, Sumatera Barat meraih penghargaan sebagai provinsi terinovatif terbaik kedua secara nasional dan terbaik pertama di regional Sumatera. Pengakuan ini menunjukkan bahwa inovasi digital yang dikembangkan Sumatera Barat memperoleh tempat dalam ekosistem inovasi pemerintahan nasional.
Namun, penghargaan bukanlah titik akhir. Tantangan berikutnya adalah memastikan dashboard terus berkembang: datanya akurat dan mutakhir, informasinya mudah dipahami, serta penggunaannya benar-benar membantu masyarakat mengawasi pembangunan dan pemerintah melakukan evaluasi.
Dalam perspektif keterbukaan informasi publik, langkah tersebut memiliki landasan yang kuat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan keterbukaan sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen itu kemudian diperkuat di tingkat daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, dashboard dapat dipandang sebagai salah satu bentuk konkret implementasi semangat UU KIP dan Perda KIP Sumatera Barat: menggeser keterbukaan dari sekadar menyediakan informasi ketika diminta menuju keterbukaan proaktif, ketika pemerintah secara aktif menghadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Pada titik ini, dashboard memiliki makna yang lebih besar daripada sebuah produk teknologi. Ia adalah bagian dari transformasi budaya pemerintahan: dari data yang tersimpan di ruang birokrasi menjadi informasi yang dapat diketahui publik; dari pembangunan yang hanya dilaporkan menjadi pembangunan yang dapat dipantau; dan dari komunikasi pemerintah yang satu arah menuju hubungan yang lebih terbuka dengan masyarakat.
Masyarakat yang memiliki akses terhadap data pembangunan akan lebih mudah memberikan masukan berbasis fakta. Pemerintah pun memperoleh umpan balik yang lebih objektif untuk memperbaiki kebijakan. Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, tetapi menjadi modal membangun kepercayaan publik.
Karena itu, pada usia 81 tahun, Sumatera Barat patut melihat Dashboard Pembangunan sebagai salah satu penanda penting perjalanan menuju pemerintahan masa depan. Inovasi ini menunjukkan bahwa transparansi dapat berjalan bersama teknologi, data dapat menjadi instrumen akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dapat diterjemahkan menjadi layanan pemerintahan yang nyata.
Jika 1 Oktober 1945 menjadi bagian penting dari sejarah lahirnya pemerintahan Sumatera Barat dalam suasana perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka 1 Oktober 2026 dapat menjadi momentum untuk menegaskan babak baru: pemerintahan yang semakin digital, terbuka, berbasis data, dan melibatkan masyarakat.
Cara terbaik merayakan 81 tahun Provinsi Sumatera Barat bukan hanya dengan mengenang sejarah, tetapi juga membangun masa depan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dashboard Pembangunan adalah salah satu ikhtiar menuju ke sana—menjadikan data sebagai jendela pembangunan, transparansi sebagai budaya, dan teknologi sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Dari Sumatera Barat untuk tata kelola pemerintahan Indonesia yang semakin terbuka. []
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*)
