PADANG, FOKUSSUMBAR.COM— Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Senin (26/1/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan komunikasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan di daerah.
Rapat koordinasi tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan sekaligus mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertanahan yang berorientasi pada kepastian hukum serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dalam kegiatan ini diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Mira Desrita, bersama Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Heru Gunawan Putra serta Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Sandi Agung Nugraha. Kehadiran para pejabat struktural tersebut mencerminkan komitmen kuat dalam mendukung koordinasi lintas lembaga secara aktif dan konstruktif.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan, Mira Desrita, menyampaikan bahwa koordinasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang baik. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan untuk memastikan kebijakan pertanahan berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip kepastian hukum.
“Koordinasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan kebijakan pertanahan yang diambil benar-benar berpihak pada kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mira Desrita.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin solid antara BPN dan DPRD Provinsi Sumatera Barat guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan berkeadilan, khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. (jiga)
