Oleh : Tarma Sartima, Ph.D*)
DALAM dunia yang terus menuntut kesempurnaan, kita sering lupa bahwa tidak semua hal harus ideal untuk bermakna.
Dalam tradisi Jepang, dikenal konsep wabi-sabi—sebuah cara pandang yang menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari keindahan. Ia mengajarkan bahwa retak bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dipahami, bahwa kekurangan bukan untuk ditolak, tetapi untuk dimaknai.
Jika konsep ini kita tarik ke dalam dunia birokrasi dan pelayanan publik, maka ia menghadirkan refleksi yang tidak sederhana. Birokrasi seringkali dibangun di atas logika kesempurnaan seperti prosedur yang rapi, sistem yang tertata, dan standar yang ketat.
Dalam kerangka ini, kesalahan dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, bahkan ditutupi. Kegagalan menjadi aib, bukan pelajaran. Akibatnya, ruang untuk belajar menjadi sempit, dan inovasi seringkali terhambat.
Padahal, dalam realitasnya, pelayanan publik tidak pernah berada dalam kondisi sempurna. Kebutuhan masyarakat terus berubah, sumber daya terbatas, dan tantangan semakin kompleks. Dalam kondisi seperti ini, mengejar kesempurnaan justru bisa menjadi jebakan. Birokrasi menjadi kaku, takut mencoba, dan cenderung bermain aman dan yang diutamakan bukan lagi kualitas pelayanan tetapi menghindari kesalahan.
Di sinilah wabi-sabi menawarkan perspektif yang berbeda. Ia tidak mengajak kita untuk menerima ketidaksempurnaan secara pasif, tetapi untuk menjadikannya sebagai ruang pembelajaran. Kesalahan tidak harus disembunyikan, tetapi dianalisis. Kegagalan tidak harus ditakuti, tetapi dipahami. Dalam pendekatan ini, birokrasi menjadi lebih adaptif, lebih manusiawi, dan lebih terbuka terhadap perubahan.
Lebih jauh, wabi-sabi juga mengingatkan bahwa pelayanan publik bukan hanya soal sistem, tetapi juga tentang manusia. Di balik setiap prosedur, ada individu dengan kebutuhan, harapan, dan keterbatasan. Pelayanan yang terlalu kaku seringkali melupakan dimensi ini. Ia menjadi benar secara administratif, tetapi tidak selalu adil secara sosial. Dalam kondisi seperti ini, kehadiran empati menjadi penting.
Pendekatan wabi-sabi mendorong aparatur untuk melihat lebih dari sekadar aturan. Ia mengajak untuk memahami konteks, membaca situasi, dan menghadirkan kebijakan yang tidak hanya tepat, tetapi juga bijak.
Dalam hal ini, ketidaksempurnaan bukan menjadi alasan untuk menurunkan standar, tetapi menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan.
Namun, menghidupkan nilai seperti ini dalam birokrasi bukan perkara mudah. Ia membutuhkan perubahan budaya. Dari budaya yang menghukum kesalahan, menjadi budaya yang belajar dari kesalahan. Dari sistem yang tertutup, menjadi sistem yang transparan. Dari kepemimpinan yang kaku, menjadi kepemimpinan yang reflektif dan terbuka.
Pemimpin memiliki peran penting dalam proses ini. Pemimpin harus mampu menciptakan ruang aman bagi aparatur untuk belajar, tanpa rasa takut disalahkan secara berlebihan. Pemimpin harus menunjukkan bahwa integritas tidak berarti tanpa cela, tetapi berani mengakui dan memperbaiki.
Pada akhirnya, birokrasi yang baik bukanlah yang tanpa kesalahan, tetapi yang mampu memperbaiki dirinya. Wabi-sabi mengajarkan bahwa dalam setiap retak, ada cerita; dalam setiap kekurangan, ada pelajaran. Dan dalam pelayanan publik, mungkin yang lebih dibutuhkan bukan kesempurnaan yang kaku, tetapi kejujuran untuk terus berbenah.
Sebab di tengah kompleksitas tata kelola, yang membuat birokrasi tetap relevan bukanlah kemampuannya untuk terlihat sempurna, tetapi kesediaannya untuk terus belajar menjadi lebih baik dengan segala ketidaksempurnaannya.
Penulis adalah Dekan Fisipol Universitas Ekasakti, Pemerhati Kebijakan dan Lingkungan*)
