Oleh: Dasrul, S.S., MSI.,*)
BANGSA Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa: bahasa daerah, adat istiadat, gotong royong, sopan santun, seni pertunjukan, hingga falsafah hidup seperti “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.
Warisan ini adalah identitas yang membedakan kita dari bangsa lain. Namun di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, realitas di lapangan menunjukkan nilai-nilai luhur itu semakin jarang hidup dalam keseharian peserta didik.
Problematika Fenomenal: Budaya Hanya Tinggal di Buku
Masalah pertama, adalah dislokasi antara pengetahuan dan praktik. Di sekolah, siswa diajarkan tentang Pancasila, gotong royong, dan adat Minangkabau, Jawa, Bugis, dan lainnya. Mereka hafal sila-sila, hafal nama tarian, hafal sejarah candi.
Tapi ketika keluar kelas, yang terlihat adalah siswa yang abai pada orang tua, tidak mau antre, merendahkan bahasa daerah, dan menganggap sopan santun sebagai sesuatu yang kuno.
Kedua, dominasi budaya populer instan. Media sosial dan platform digital menanamkan gaya hidup serba cepat, individualis, dan konsumtif. Anak-anak lebih fasih menyebut nama influencer luar negeri daripada nama tokoh adat di kampungnya sendiri.
Bahasa daerah mulai ditinggalkan karena dianggap tidak “keren”. Nilai musyawarah digantikan oleh budaya debat keras di kolom komentar.
Ketiga, pendidikan budaya yang terfragmentasi dan tidak aplikatif. Muatan budaya sering hanya muncul di pelajaran Seni Budaya dan Muatan Lokal, 2 jam seminggu, tanpa kesinambungan dengan mata pelajaran lain.
Tidak ada sistem yang mengaitkan nilai budaya dengan matematika, sains, atau PPKn. Akibatnya, siswa melihat budaya sebagai “mata pelajaran tambahan”, bukan sebagai cara hidup.
Mengapa Ini Berbahaya?
Ketika generasi muda kehilangan akar budaya, yang terjadi adalah krisis identitas. Mereka mudah terombang-ambing oleh nilai asing tanpa filter. Gotong royong diganti individualisme, musyawarah diganti egoisme, adab diganti popularitas.
Bangsa yang kehilangan identitas akan lemah dalam menghadapi tantangan global. Pembangunan fisik tanpa pembangunan karakter hanya melahirkan masyarakat yang cerdas secara akademik, tetapi miskin secara moral dan sosial.
Solusi: Sistem Pendidikan yang Terstruktur, Tersistem, dan Aplikatif
Menyelematkan warisan budaya tidak cukup dengan peringatan Hari Kebudayaan atau lomba tari. Butuh rekayasa sistem pendidikan yang utuh.
- Integrasi Nilai Budaya dalam Seluruh Mata Pelajaran
Kurikulum Merdeka sudah membuka ruang untuk ini. Nilai “musyawarah” bisa diajarkan melalui studi kasus dalam PPKn dan sosiologi. Konsep “harmoni dengan alam” dalam adat Sunda dan Dayak bisa masuk ke pelajaran IPA dan geografi. Matematika bisa belajar dari pola ukiran Minangkabau dan Tenun Ikat. Guru harus dilatih untuk menjadi “penerjemah” nilai budaya ke dalam konteks pelajaran. - Pembelajaran Berbasis Proyek Budaya
Ganti tugas hafalan dengan proyek nyata. Siswa diminta mendokumentasikan cerita lisan dari nenek di kampungnya, membuat video pendek tentang proses pembuatan songket, atau merancang kegiatan gotong royong di sekolah. Dengan cara ini, nilai budaya tidak lagi abstrak, tetapi dialami langsung. Hasilnya bisa dipamerkan di sekolah, sehingga ada kebanggaan kolektif. - Sekolah sebagai Ruang Hidup Budaya
Sekolah harus menjadi miniatur masyarakat adat. Gunakan bahasa daerah di hari tertentu, wajibkan salam dan adab kepada guru dan teman, adakan “pagi adat” seminggu sekali. Ekstrakurikuler seperti karawitan, silat, randai, dan tari tradisional harus mendapat dukungan penuh, bukan dianggap beban. Guru penggerak budaya perlu diberi insentif dan pengakuan.
Peran Orang Tua, Masyarakat, dan Pemangku Kepentingan
Sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Penyelamatan budaya adalah kerja gotong royong.
Bagi Orang Tua: Rumah adalah sekolah pertama. Orang tua harus menjadi contoh dalam berbahasa sopan, menghargai orang tua, dan menceritakan sejarah keluarga serta kampung halaman. Jangan malu mengajarkan anak berbahasa daerah. Anak yang bangga dengan bahasanya, akan bangga dengan bangsanya.
Bagi Masyarakat dan Komunitas Adat: Nagari, desa, dan komunitas adat harus membuka diri menjadi “kelas luar” bagi sekolah. Undang siswa untuk belajar langsung membuat rendang, menenun, atau mengikuti musyawarah adat. Masyarakat harus berhenti melihat sekolah sebagai satu-satunya tempat belajar. Budaya hidup di luar kelas, di ladang, di balai adat, di pasar tradisional.
Bagi Pemangku Kepentingan Pendidikan: Dinas Pendidikan, Kemendikbudristek, dan LPMP perlu membuat kebijakan yang mengikat.
Misalnya, mewajibkan setiap sekolah memiliki program “Adiwiyata Budaya” yang dinilai secara berkala. Perguruan Tinggi Keguruan harus membekali calon guru dengan kompetensi pedagogi budaya. Dunia usaha bisa dilibatkan melalui program CSR untuk mendanai sanggar seni dan dokumentasi budaya lokal.
Penutup: Budaya Hidup Jika Diamalkan
Warisan budaya leluhur tidak akan selamat hanya dengan dipajang di museum atau disebut dalam pidato. Ia akan selamat jika hidup dalam tindakan anak-anak kita: saat mereka menyapa guru dengan hormat, saat mereka memilih berdiskusi daripada bertengkar, saat mereka bangga memakai bahasa daerahnya sendiri.
Sistem pendidikan yang terstruktur dan aplikatif adalah jembatan itu. Ia mengubah budaya dari hafalan menjadi kebiasaan, dari pengetahuan menjadi karakter. Jika orang tua, masyarakat, dan pemangku kebijakan bergerak bersama, maka 20 tahun dari sekarang kita tidak akan kehilangan jati diri bangsa.
Kita akan memiliki generasi yang cerdas, berkarakter, dan tetap berakar pada bumi tempat ia tumbuh.
Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah lupa dari mana ia berasal. []
Penggiat Budaya di Sumatera Barat *)
