Oleh: Prof. Herri*)
DALAM beberapa bulan ke depan, sebanyak 74 nagari di Sumatera Barat akan melaksanakan pemilihan Wali Nagari. Bagi sebagian orang, ini mungkin dipandang sebagai agenda rutin demokrasi di tingkat nagari.
Namun sesungguhnya, pemilihan ini merupakan salah satu momentum paling strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tidak sekadar memilih seseorang untuk menduduki jabatan administratif, tetapi menentukan siapa yang akan memimpin nagari dan memengaruhi kehidupan masyarakat selama delapan tahun ke depan.
Delapan tahun adalah waktu yang sangat panjang. Dalam rentang tersebut, sebuah nagari dapat berkembang pesat, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, mengelola dana nagari secara akuntabel, melahirkan usaha-usaha produktif, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Sebaliknya, delapan tahun juga dapat berlalu tanpa perubahan berarti apabila nagari dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kapasitas, integritas, dan kompetensi yang memadai. Karena itu, satu keputusan di bilik suara sesungguhnya adalah keputusan yang menentukan masa depan nagari.
Dalam praktiknya, masyarakat sering kali menilai calon berdasarkan hal-hal yang tampak di permukaan. Popularitas, kemampuan berbicara, kedermawanan, kekayaan, atau keberhasilan dalam profesi tertentu sering menjadi daya tarik utama.
Ada calon yang sukses sebagai pedagang, pengusaha, guru, aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pegawai BUMN, profesional, maupun tokoh masyarakat. Ada yang berhasil di rantau, ada pula yang sukses di kampung halaman sendiri.
Semua bentuk keberhasilan tersebut tentu patut dihargai. Keberhasilan dalam suatu profesi menunjukkan adanya kerja keras, kedisiplinan, pengalaman, jejaring, dan kemampuan tertentu. Hal itu dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi seorang calon pemimpin.
Namun, masyarakat perlu memahami satu prinsip penting: keberhasilan di satu bidang adalah modal, tetapi bukan jaminan keberhasilan dalam memimpin nagari.
Setiap jabatan menuntut kompetensi yang berbeda. Seseorang yang berhasil membangun usaha dagang belum tentu memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Seorang guru yang sukses mendidik murid belum tentu terbiasa mengelola konflik sosial.
Seorang profesional yang cemerlang di perusahaan belum tentu mampu menyatukan kepentingan masyarakat, adat, agama, dan pemerintah. Demikian pula, keberhasilan sebagai aparatur atau tokoh masyarakat tidak secara otomatis menjamin kemampuan memimpin pembangunan nagari.
Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa keberhasilan masa lalu memang dapat menjadi indikator positif, tetapi tidak selalu cukup untuk memprediksi keberhasilan pada jabatan yang memiliki tuntutan kompetensi yang berbeda.
Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh hanya terpesona oleh keberhasilan seseorang dalam profesi sebelumnya, tetapi harus menilai kesesuaian kualitas pribadi dan kompetensinya dengan tuntutan jabatan Wali Nagari.
Wali Nagari bukan sekadar pejabat administratif yang menandatangani surat-menyurat atau menjalankan kegiatan rutin. Ia adalah pemimpin strategis yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas penggunaan dana nagari, keberhasilan pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat, kualitas pelayanan publik, keamanan, serta keharmonisan kehidupan adat dan agama.
Di tangan seorang Wali Nagari yang tepat, potensi nagari dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi dan sosial yang nyata. Sumber daya alam dapat dikelola secara produktif.
Badan Usaha Milik Nagari dapat berkembang menjadi motor ekonomi lokal. Usaha masyarakat dapat tumbuh. Lapangan kerja dapat tercipta. Pelayanan publik dapat meningkat. Kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib, harmonis, dan sejahtera.
Sebaliknya, di bawah kepemimpinan yang kurang tepat, peluang yang besar dapat berlalu tanpa menghasilkan perubahan yang berarti.
Karena itu, pertanyaan yang seharusnya diajukan masyarakat bukanlah siapa yang paling terkenal, siapa yang paling kaya, atau siapa yang paling sukses dalam profesinya. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang paling memiliki integritas, rekam jejak, dan kompetensi untuk memimpin nagari?
Integritas merupakan fondasi utama kepemimpinan. Nagari membutuhkan pemimpin yang jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, dan tidak tercela dalam perilaku maupun tindakan. Integritas menentukan apakah kewenangan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat atau justru untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Rekam jejak adalah bukti nyata atas kualitas seseorang. Janji kampanye dapat disampaikan dengan sangat meyakinkan, tetapi rekam jejak menunjukkan apa yang benar-benar telah dilakukan.
Apa kontribusi yang telah diberikan? Pekerjaan apa yang telah diselesaikan? Organisasi apa yang pernah dipimpin? Masalah apa yang pernah dipecahkan? Rekam jejak memberikan bukti yang jauh lebih dapat dipercaya daripada sekadar kata-kata.
Kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan tugas secara efektif. Wali Nagari harus memiliki kemampuan teknis, manajerial, dan kepemimpinan. Ia harus mampu menyusun perencanaan, mengelola keuangan, mengambil keputusan, membangun kerja sama, menyelesaikan konflik, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta mengembangkan potensi ekonomi nagari.
Ketiga unsur tersebut harus hadir secara bersamaan. Integritas tanpa kompetensi membuat niat baik sulit diwujudkan. Kompetensi tanpa integritas membuka peluang penyalahgunaan kewenangan. Rekam jejak menjadi bukti apakah keduanya benar-benar telah teruji dalam kehidupan nyata.
Selain kualitas calon, kualitas proses penyaringan juga sangat menentukan. Untuk memperoleh calon yang benar-benar layak, proses pencalonan harus berlangsung secara transparan, adil, terbuka, partisipatif, profesional, dan bebas dari tekanan maupun intervensi pihak mana pun.
Proses ini idealnya dimulai dengan pembentukan tim seleksi atau panitia yang independen, berintegritas, dan dipercaya oleh masyarakat. Tim ini harus bekerja berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, bukan atas dasar kedekatan, tekanan politik, atau kepentingan kelompok tertentu.
Seluruh persyaratan, tahapan seleksi, jadwal, dan hasil penilaian harus diumumkan secara terbuka agar dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat.
Persyaratan pencalonan tidak seharusnya berhenti pada kelengkapan administrasi semata. Tingkat pendidikan, pengalaman memimpin, keterlibatan organisasi, reputasi sosial, dan rekam jejak kontribusi perlu dipertimbangkan secara serius sebagai indikator kapasitas dasar calon.
Setelah itu, dilakukan penelusuran rekam jejak untuk menilai integritas, prestasi, dan kontribusi nyata yang pernah diberikan.
Calon juga perlu diberi kesempatan untuk memaparkan visi, program, dan strategi pembangunan nagari di hadapan masyarakat. Dengan demikian, pemilih dapat menilai tidak hanya kemampuan berbicara, tetapi juga kedalaman pemahaman calon terhadap persoalan nagari serta kelayakan solusi yang ditawarkan.
Seluruh proses harus berlangsung secara objektif dan terdokumentasi dengan baik. Jika terdapat keberatan atau sanggahan, harus tersedia mekanisme penyelesaian yang jelas dan adil. Dengan mekanisme seperti ini, masyarakat tidak hanya disuguhi calon yang populer, tetapi calon-calon yang benar-benar memenuhi syarat untuk memimpin dan membawa perubahan.
Semakin baik proses penyaringan, semakin besar peluang nagari memperoleh pemimpin yang amanah, kompeten, visioner, dan mampu menghasilkan kinerja yang nyata. Dengan kata lain, kualitas hasil pemilihan sangat ditentukan oleh kualitas proses yang melahirkannya.
Pada akhirnya, pemilihan Wali Nagari bukan sekadar memilih seseorang untuk menduduki jabatan. Pemilihan ini adalah proses memilih arah pembangunan, kualitas pemerintahan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat selama delapan tahun ke depan.
Keberhasilan di mana pun—baik di rantau maupun di kampung—adalah nilai tambah yang patut dihormati. Namun, masa depan nagari tidak ditentukan oleh di mana seseorang meraih keberhasilan, melainkan oleh seberapa kuat integritasnya, seberapa nyata rekam jejaknya, dan seberapa memadai kompetensinya.
Pilihlah rekam jejak, bukan sekadar popularitas. Sebab dalam memilih Wali Nagari, sesungguhnya kita sedang memilih masa depan nagari itu sendiri. []
Ketua Program Doktor Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unand*)
