JAKARTA, FOKUSSUMBAR – Menpora Erick Thohir menegaskan bahwa 21 cabang olahraga yang masuk dalam program prioritas Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) harus menjadi bagian dari cabang yang dipertandingkan pada PON 2028 di NTB, NTT, dengan DKI Jakarta sebagai wilayah penyangga.
Pernyataan tersebut disampaikan Erick usai rapat konsolidasi bersama para gubernur daerah penyelenggara PON 2028 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menurutnya, penyelenggaraan PON harus selaras dengan arah pembinaan olahraga nasional yang berorientasi pada peningkatan prestasi di level internasional.
Menpora menjelaskan, 21 cabang olahraga yang masuk dalam DBON merupakan cabang-cabang unggulan yang dipertandingkan pada Olimpiade dan menjadi fokus pembinaan Indonesia.
Cabang tersebut meliputi atletik, senam, akuatik, bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, sepak bola, menembak, judo, tinju, taekwondo.
Selanjutnya, balap sepeda, bola basket 3×3, voli pantai 2×2, dayung, kano, tenis, anggar, gulat, equestrian, serta pencak silat sebagai olahraga warisan budaya bangsa.
Menurut Erick, Kemenpora saat ini tengah melakukan evaluasi dan pemetaan ulang terhadap cabang olahraga yang berpotensi mendulang prestasi pada ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade.
Karena itu, pembinaan atlet di tingkat nasional melalui PON harus mendukung target tersebut.
Untuk memastikan keselarasan itu, Kemenpora akan berkoordinasi dengan KONI guna menyesuaikan daftar cabang olahraga yang dipertandingkan pada PON 2028. Namun demikian, cabang prioritas dalam DBON tetap menjadi perhatian utama.
Selain itu, Erick juga mengingatkan pentingnya penerapan aturan yang konsisten dalam pelaksanaan PON, termasuk terkait status atlet dan perpindahan atlet antardaerah.
Menurutnya, penyelenggaraan pesta olahraga terbesar di Tanah Air itu harus memiliki standar dan parameter yang jelas.
Dalam kesempatan tersebut, Erick menegaskan pemerintah tidak berencana membangun venue baru untuk PON 2028. Kebijakan itu diambil sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran.
Sebagai gantinya, daerah penyelenggara diharapkan dapat memaksimalkan dan merevitalisasi fasilitas olahraga yang sudah tersedia.
Guna mendukung kesiapan penyelenggaraan, pemerintah juga akan menggelar koordinasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar seluruh tahapan persiapan PON 2028 berjalan sesuai rencana. (jiga)
