BARU setahun berjalan, Pemerintahan Wali Kota Hendri Arnis dan Wakil Wali Kota Allex Saputra sudah dihadapkan pada 71 rekomendasi DPRD. Di saat yang sama, kebijakan efisiensi anggaran menjadi tekanan yang tak hanya dirasakan Padang Panjang, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia.
PADANGPANJANG, FOKUSSUMBAR.COM – Ruang sidang DPRD Kota Padang Panjang, Senin (20/4/2026), tidak sekadar menjadi forum evaluasi tahunan. Ia berubah menjadi ruang uji bagi pemerintahan baru yang bahkan belum genap berlari, tetapi sudah diminta menjawab terlalu banyak hal sekaligus.
Sebanyak 71 rekomendasi disampaikan DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025. Secara formal, pelaksanaan program dinilai “telah mencapai target”. Namun, angka puluhan rekomendasi itu justru menyingkap kenyataan lain: capaian administratif tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas di lapangan.
Bagi pemerintahan Hendri Arnis–Allex Saputra, ini adalah tahun pertama,fase yang semestinya menjadi masa konsolidasi. Tetapi ruang geraknya tak sepenuhnya lapang. Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan secara luas membuat banyak daerah, termasuk Padang Panjang, harus bekerja dengan sumber daya yang lebih terbatas.
Di tengah tekanan itu, DPRD tetap mengajukan tuntutan yang tidak ringan. Sektor pariwisata, misalnya, disorot karena mulai kehilangan gairah. Objek wisata yang sebelumnya diharapkan menjadi mesin pertumbuhan justru disebut “lesu”. DPRD mendorong inovasi dan strategi baru untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
Namun di balik tuntutan itu, ada realitas yang tak bisa diabaikan: membangkitkan sektor pariwisata membutuhkan investasi, promosi, dan keberanian mengambil risiko,sesuatu yang tidak mudah dilakukan ketika anggaran justru sedang diperketat.
Masalah lain bahkan lebih mendasar. Sekitar 30 persen siswa SD dan SMP disebut belum tuntas membaca dan menulis Al-Qur’an. Ini bukan sekadar persoalan teknis pendidikan, tetapi menyentuh aspek pembinaan karakter yang selama ini menjadi identitas daerah.
Solusi yang ditawarkan sebenarnya cukup konkret,memanfaatkan guru TPQ bersertifikat dengan dukungan pembiayaan dari Baznas. Namun lagi-lagi, tantangannya bukan pada konsep, melainkan konsistensi pelaksanaan di tengah keterbatasan.
DPRD juga menyoroti lemahnya koordinasi antar-OPD serta minimnya upaya “menjemput bola” ke pemerintah pusat. Kritik ini mengarah pada satu hal: keterbatasan anggaran daerah tidak bisa terus dijadikan alasan tanpa diimbangi strategi memperluas sumber pendanaan.
Di titik ini, 71 rekomendasi itu terasa seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia adalah bentuk kontrol dan dorongan perbaikan. Di sisi lain, ia juga menjadi beban awal yang berat bagi pemerintahan yang baru memulai langkah,terlebih dalam situasi efisiensi yang menekan hampir seluruh lini.
Wali Kota Hendri Arnis tidak menampik besarnya pekerjaan rumah tersebut. Ia menyebut rekomendasi itu sebagai “71 persoalan yang harus dikurangi”, seraya meminta seluruh kepala OPD segera menyusun langkah penyelesaian lengkap dengan target waktu.
Pernyataan itu terdengar tegas. Namun publik tentu akan mengujinya bukan dari seberapa cepat rencana disusun, melainkan seberapa nyata perubahan yang dihasilkan.
Rapat paripurna dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD, hingga pimpinan BUMN dan BUMD. Semua komponen pemerintahan tampak siap bergerak. Tetapi tantangan yang dihadapi tidak sederhana: menyeimbangkan antara tuntutan perbaikan yang besar dan ruang fiskal yang kian sempit.
Padang Panjang bukan satu-satunya yang menghadapi situasi ini. Gelombang efisiensi membuat banyak daerah harus mengencangkan ikat pinggang, sambil tetap dituntut menghasilkan lompatan kinerja.
Pertanyaannya kini menjadi lebih tajam:,apakah 71 rekomendasi ini akan menjadi pijakan untuk mempercepat langkah di tahun pertama, atau justru berubah menjadi beban yang memperlambat?
Sebab dalam politik pemerintahan, tahun pertama bukan hanya soal memulai,tetapi tentang membuktikan bahwa arah yang dipilih benar-benar bisa dijalankan, bahkan ketika jalan yang dilalui tidak lagi mulus. (Susi)
