JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Masyarakat yang masih memiliki sertipikat tanah atas nama orang tua yang telah meninggal dunia diminta segera mengurus peralihan hak waris. Penundaan balik nama sertipikat berpotensi menghambat transaksi tanah, menyulitkan pengajuan agunan ke bank, hingga memicu sengketa antaranggota keluarga.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ana Anida, mengatakan persoalan tersebut kerap dianggap sepele. Padahal, dampaknya dapat semakin rumit apabila pengurusan warisan terus ditunda.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” ujar Ana Anida di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, persoalan akan semakin kompleks apabila ahli waris tingkat pertama juga meninggal dunia sebelum proses peralihan hak diselesaikan.
Dalam kondisi tersebut, hak atas tanah dapat beralih kepada ahli waris pengganti. Bertambahnya jumlah ahli waris membuat proses pengurusan dan pengambilan keputusan semakin panjang karena melibatkan lebih banyak pihak.
Dampaknya tidak hanya pada administrasi kepemilikan, tetapi juga terhadap pemanfaatan tanah. Tanah yang sertipikatnya masih tercatat atas nama pemilik yang telah meninggal dunia berpotensi mengalami hambatan ketika akan diperjualbelikan maupun dijadikan jaminan kredit melalui pembebanan Hak Tanggungan.
Ana menjelaskan, transaksi atas tanah bersertipikat pada prinsipnya harus dilakukan oleh pemegang hak yang tercatat. Karena itu, apabila pemilik telah meninggal dunia, penyelesaian administrasi pewarisan menjadi tahapan penting sebelum tanah dapat dialihkan atau dibebani hak tanggungan sesuai ketentuan.
ATR/BPN mengimbau masyarakat agar tidak menunda pengurusan peralihan hak karena pewarisan di Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah.
Selain memperbarui data kepemilikan, balik nama sertipikat warisan juga menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum kepada ahli waris serta mencegah potensi konflik keluarga di kemudian hari.
Dengan demikian, pengurusan sertipikat warisan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya melindungi hak kepemilikan dan memastikan aset keluarga dapat dimanfaatkan secara aman oleh generasi penerus. (*)