JKA Hormati Jasa Senior,Hadirkan Masjid Ali Mukhni dan RS Muslim Kasim

Bupati John Kenedy Azis resmikan penggunaan RS Muslim Kasim. (foto; ist)

Oleh : Wiztian Yoetri*)

Inilah gaya kepemimpinan Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H. menghormati bupati pendahulunya. Dua buah bangunan monumental di Padang Pariaman dianugerahkan dengan nama Masjid Raya IKK Ali Mukhni dan Rumah Sakit Daerah Muslim Kasim.

Ali Mukhni tercatat sebagai Bupati Padang Pariaman dua periode, mulai dari tahun 2010 hingga 2021, sedangkan Muslim Kasim adalah Bupati Padang Pariaman dua periode sebelumnya, tahun 2000–2010. Setelah Ali Mukhni, kepemimpinan daerah diteruskan Suhatri Bur untuk periode 2021–2025.

Rangkaian kepemimpinan itu memperlihatkan bahwa pembangunan Padang Pariaman merupakan estafet panjang. Setiap periode meninggalkan jejak, setiap pemimpin membawa gagasan, dan masyarakat menjadi pemilik akhir dari seluruh hasil pembangunan.

Hari ini Padang Pariaman memiliki 467.037 jiwa penduduk, tersebar di wilayah seluas 1.328,79 km² dan 103 nagari. Produk Domestik Regional Bruto daerah ini mencapai sekitar Rp28,14 triliun. Angka tersebut memperlihatkan ukuran sebuah daerah yang terus berkembang dengan persoalan pemerintahan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang juga semakin kompleks.

Ali Mukhni dikenal sebagai bupati “Tarok City”. Karena di bawah kepemimpinannya lahir kawasan pendidikan terpadu Tarok City dengan luar 697 hektar, dan hingga kini kawasan tersebut tetap menjadi salah satu ruang strategis pengembangan pendidikan Padang Pariaman.

Berbagai karya prima lain dalam genggaman Ali Mukhni, menghadirkan MAN Insan Cendekia, Poltekpel Kataping, Asrama Haji, Main Stadion Sumbar, Centra Coklat Lubuk Bunta, dan kawasan IKK Parit Malintang sebagai ibu kota kabupaten yang ditandai dengan bangunan masjid megah di samping kantor bupati.

Masjid yang kini bernama Masjid Ali Mukhni itu sendiri mempunyai angka yang menarik. Masjid permanen tersebut mampu menampung sekitar 3.000 jemaah. Pembangunan fisiknya berlangsung sejak 2015 hingga 2019 dengan biaya sekitar Rp56 miliar.

Artinya, bangunan yang hari ini menjadi bagian dari identitas kawasan pemerintahan Padang Pariaman itu merupakan investasi publik yang besar sekaligus warisan fisik dari masa pemerintahan Ali Mukhni.

Sementara Muslim Kasim dikenal dengan program sembilan kawasan strategis, seperti kawasan Bandara Internasional Minangkabau hadir di era kepemimpinan MK, pembangunan TK Model di Limpato, VII Koto, kawasan wisata Lubuk Bunta, dan Rumah Sakit Daerah Parit Malintang. Selain berbagai bentuk kegiatan pembangunan fisik lainnya termasuk pekerjaan irigasi Anai di era Bupati Muslim Kasim yang mengaliri Padang Pariaman.

Baca Juga :  200 Atlet Ramaikan KickBoxing Championship II Padang, Ajang Pemanasan Jelang Porprov

Bandara Internasional Minangkabau sendiri berada di Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Data Kementerian Perhubungan mencatat pada 2025 bandara ini melayani 1.512.992 penumpang dan 11.164 pergerakan pesawat, dengan lalu lintas kargo sekitar 4,55 juta kilogram. Angka itu menunjukkan betapa strategisnya kawasan Batang Anai bagi mobilitas manusia dan ekonomi Sumatera Barat.

Karena itu, ketika membicarakan pembangunan Padang Pariaman, kita sesungguhnya sedang membicarakan daerah yang memiliki simpul-simpul strategis sekaligus: pemerintahan di Parit Malintang, pusat pendidikan di Tarok City, pintu udara di Batang Anai, kawasan ekonomi, kawasan pertanian, kawasan wisata, serta jaringan nagari yang menjadi basis kehidupan masyarakat.

Ali Mukhni merupakan kader dari Muslim Kasim. Pada periode kedua MK menjadi bupati, Ali Mukhni adalah wakil bupati. Barulah setelah Ali Mukhni periode kedua, Suhatri Bur sebagai wakilnya, yang selanjutnya meneruskan kepemimpinan Ali Mukhni sebagai Bupati Padang Pariaman, periode 2021–2025.

Di sinilah menariknya perjalanan pemerintahan Padang Pariaman. Ada kesinambungan personal sekaligus kesinambungan pembangunan. Seorang wakil bupati kemudian menjadi bupati. Seorang pemimpin meneruskan pekerjaan pemimpin sebelumnya. Sesudahnya pemerintahan berganti lagi.

Namun, sekolah, rumah sakit, masjid, jalan, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan, bandara, dan berbagai fasilitas publik tetap menjadi milik masyarakat.

Ketika meresmikan pemakaian nama masjid di Kompleks Kantor Bupati sebagai Masjid Ali Mukhni, 24 April 2026, beberapa waktu lalu, dan meresmikan perubahan nama RSUD Parit Malintang menjadi RS Daerah Muslim Kasim , 21 September beberapa hari lalu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menekankan penganugerahan nama Ali Mukhni dan Muslim Kasim adalah bentuk penghormatan terhadap putra terbaik daerah yang telah mendarmabaktikan diri kepada Padang Pariaman.

“Mengingat atas jasa, pengabdian dan dedikasi mereka terhadap Padang Pariaman, maka selayaknya Ali Mukhni dan Muslim Kasim sebagai senior kami, memperoleh penghormatan ini. Dan sekaligus sebagai momentum bersejarah” tegas Bupati JKA.

Penghormatan itu semakin menarik karena kedua nama tersebut ditempatkan pada fasilitas yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Masjid menjadi tempat masyarakat beribadah. Rumah sakit menjadi tempat masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.

Baca Juga :  Syamsul Akmal di Laga Hidup Mati! Timnas Sepak Takraw Indonesia Bidik Semifinal Asian Games 2026

Jadi, nama seorang bupati tidak hanya terpampang pada sebuah bangunan. Nama itu hidup di tengah aktivitas masyarakat setiap hari.

Masjid Ali Mukhni memiliki kapasitas sekitar 3.000 jemaah. Sementara RS Umum Daerah Muslim Kasim berdiri di atas lahan sekitar 38.445 meter persegi, dengan luas bangunan 12.145 meter persegi. Data Sistem Informasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga mencatat fasilitas tempat tidur pada berbagai kelas pelayanan.

Angka-angka itu membuat penghormatan tersebut memiliki konteks yang jelas. Satu nama melekat pada rumah ibadah yang menjadi ruang publik dan keagamaan. Satu nama melekat pada rumah sakit yang menjadi ruang pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain itu, pemerintahan adalah sebuah perjalanan, maka jangan ada sejarah yang hilang. Seorang pemimpin dan pemimpin penerusnya harus saling sinergi, lanjut melanjutkan. Sebab, pada hakikatnya sebagai bupati, kita adalah pemegang amanah dan kedaulatan rakyat. Kita harus berpacu dalam berbuat terbaik untuk rakyat, ungkap Bupati JKA menjawab media.

Sebagai konsekuensi dari suatu pemerintahan yang saling sinergi, Bupati JKA dan Wakil Bupati Rahmat Hidayat, dalam kabinet pemerintahannya tidak berpikir menang-kalah. Misalnya,tetap mempertahankan kepala SKPD era pemerintahan sebelumnya. Kalau toh ada pergeseran, sifatnya adalah untuk mengakomodasi kebutuhan saja.

Dalam konteks Padang Pariaman yang memiliki 103 nagari dan lebih dari 467 ribu penduduk, kesinambungan birokrasi tentu memiliki arti penting. Pemerintahan daerah bekerja dengan program jangka panjang yang melampaui satu periode jabatan. Karena itu, pengalaman birokrasi dan keberlanjutan program menjadi bagian dari modal pemerintahan.

“Diharapkan perubahan nama RSUD Parit Malintang menjadi RSUD Muslim Kasim akan meningkatkan akses layanan kesehatan di Padang Pariaman,” ujar Bupati JKA dalam sambutannya pada acara yang dihadiri mantan Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur dan Wakil Bupati Rahmang.

Kalimat itu sekaligus memberikan pekerjaan rumah bagi pemerintahan sekarang. Nama sudah berubah. Gedung sudah berdiri. Sejarah sudah diabadikan. Selanjutnya pelayanan yang harus berbicara.

Sebab, penghormatan paling tinggi kepada seorang pemimpin yang telah berjasa bukan hanya mengabadikan namanya, tetapi memastikan bangunan yang menyandang nama tersebut terus memberikan manfaat kepada masyarakat.

Masjid harus semakin ramai. Rumah sakit harus semakin melayani. Sekolah harus semakin mencerdaskan. Jalan harus semakin memperlancar mobilitas. Kawasan pendidikan harus semakin berkembang. Infrastruktur harus semakin produktif.

Baca Juga :  Galodo Terjang Arosuka, Aktivitas Perkantoran Pemkab Solok Sementara Dihentikan

Tarok City menjadi contoh menarik. Kawasan yang dirintis pada era Ali Mukhni itu hingga kini masih menjadi ruang pengembangan pendidikan. Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan tersebut di atas lahan sekitar 10 hektare, dengan nilai investasi sekitar Rp250 miliar dan proyeksi kapasitas 400 hingga 1.000 siswa. Ini menunjukkan bahwa sebuah gagasan pembangunan dapat terus menemukan kehidupan baru setelah pemimpin yang menggagasnya berganti.

Padang Pariaman hari ini berdiri di atas lapisan sejarah pembangunan yang panjang.

Muslim Kasim meninggalkan gagasan kawasan strategis dan sejumlah fondasi pembangunan. Ali Mukhni meninggalkan berbagai proyek monumental, termasuk kawasan pendidikan Tarok City dan Masjid yang kini menyandang namanya. Suhatri Bur meneruskan pemerintahan pada periode berikutnya. Kini John Kenedy Azis bersama Rahmat Hidayat melanjutkan estafet tersebut.

Tidak semua pemimpin meninggalkan bangunan yang sama. Tidak pula setiap pembangunan selesai dalam satu masa jabatan.

Namun, sebuah daerah akan tumbuh apabila setiap pemimpin mampu membaca pekerjaan pendahulunya, menyelesaikan yang belum selesai, memperbaiki yang masih kurang, dan melahirkan sesuatu yang baru.

Itulah sesungguhnya politik pembangunan yang sehat: pemimpin berganti, tetapi kepentingan rakyat tetap menjadi titik temu.

Inilah salah satu bentuk kebersamaan Padang Pariaman di bawah kepemimpinan John Kenedy Azis.

Dan mungkin, penghormatan kepada senior pada akhirnya bukan persoalan nama yang terpampang di depan sebuah masjid atau rumah sakit.

Ia adalah cara sebuah pemerintahan memperlakukan sejarahnya sendiri.

Sebab daerah yang besar adalah daerah yang mampu mengingat siapa yang telah menanam, merawat apa yang telah tumbuh, dan terus bekerja agar generasi berikutnya dapat memetik hasilnya. []

Wartawan Senior*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *