JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM — Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, meminta seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat Jenderal bergerak dalam satu arah untuk mengawal transformasi layanan pertanahan.
Menurutnya, perubahan layanan tidak cukup hanya dituangkan dalam rancangan dan kebijakan. Setiap unit kerja harus mengambil peran agar pembenahan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Dalu saat memimpin Rapat Evaluasi dan Peningkatan Kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Tiga Transformasi Jadi Fokus Pengawalan
Dalu menekankan perlunya kesamaan pemahaman di antara jajaran Sekretariat Jenderal dalam menjalankan agenda transformasi Kementerian ATR/BPN.
Ia menyebut seluruh program yang telah dirancang harus diwujudkan melalui kerja bersama dan dukungan lintas unit.
“Kita harus mendukung dan memastikan seluruh program Kementerian ATR/BPN berjalan dengan baik. Kita harus hadir sebagai garda depan yang memastikan kebijakan sampai ke lapangan dengan benar,” ujar Dalu.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN tengah menjalankan sejumlah pembaruan layanan yang diarahkan untuk memberikan proses lebih mudah, cepat, dan memiliki kepastian bagi masyarakat.
Tiga agenda transformasi yang menjadi perhatian yakni Pengukuran Terjadwal, Peralihan Hak Terintegrasi, serta Organisasi Berbasis Wilayah.
Ketiga kebijakan tersebut diluncurkan bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Kinerja Sekretariat Jenderal Dievaluasi
Dalam rapat tersebut, Dalu juga mengingatkan jajaran Sekretariat Jenderal agar memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target dan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Ia menilai dukungan internal menjadi bagian penting dalam menjaga agar kebijakan transformasi tidak berhenti pada tingkat pusat, tetapi dapat diterapkan secara tepat di lapangan.
“ Saya minta kita semua satu pemahaman, satu pemikiran yang sama, tapi juga harus memikirkan semuanya. Kita punya rancangan dan rancangan itu harus kita wujudkan bersama-sama agar transformasi ini benar-benar terasa,” tegasnya.
Rapat evaluasi turut membahas pelaksanaan transformasi layanan, termasuk Peralihan Hak Terintegrasi, Pengukuran Terjadwal, dan penerapan Organisasi Berbasis Wilayah.
Kegiatan tersebut diikuti Kepala Pusdatin serta seluruh Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN, baik secara langsung maupun daring.
Dalu meyakini kualitas pelaksanaan transformasi akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Kementerian ATR/BPN. Peningkatan mutu layanan diharapkan ikut memperbaiki persepsi publik terhadap pelayanan pertanahan. (*)