Oleh : Musfi Yendra*)
KETERBUKAAN informasi publik merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola lembaga modern, termasuk lembaga pengelola dana zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga amil zakat yang didirikan oleh publik, disebut lembaga filantropi.
Sebagai institusi yang mengelola dana umat, lembaga filantropi memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum untuk memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Keterbukaan informasi bukan hanya tuntutan administrasi negara, melainkan juga perwujudan nilai amanah dalam ajaran Islam. Tanpa transparansi, kepercayaan publik akan melemah, dan potensi besar zakat sebagai instrumen keadilan sosial tidak akan optimal dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.
Dalam konteks negara hukum, keterbukaan informasi publik memiliki landasan regulasi yang kuat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara terbuka, cepat, dan sederhana, kecuali informasi yang dikecualikan secara ketat. Baznas, sebagai lembaga negara nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, jelas termasuk kategori badan publik.
Baznas tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari masyarakat, tetapi juga menerima dukungan anggaran negara, sehingga kewajiban transparansi menjadi mutlak dan tidak dapat ditawar. Regulasi ini menempatkan keterbukaan informasi sebagai instrumen pengawasan publik sekaligus sarana untuk menjaga integritas pengelolaan dana umat.
Tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat serta memaksimalkan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Tujuan tersebut mustahil tercapai tanpa transparansi. Publik berhak mengetahui berapa dana zakat yang dihimpun, bagaimana mekanisme pendistribusiannya, siapa penerima manfaatnya, dan sejauh mana dampaknya bagi pengentasan kemiskinan.
Keterbukaan informasi menjadi alat kontrol sosial yang memastikan bahwa dana umat tidak disalahgunakan, tidak dikelola secara tertutup, dan tidak menjauh dari prinsip keadilan sosial yang menjadi ruh zakat itu sendiri.
Pengawasan dana umat merupakan aspek krusial dalam pengelolaan filantropi Islam. Dana zakat bukanlah dana privat, melainkan dana publik berbasis keagamaan yang memiliki fungsi sosial luas. Oleh karena itu, pengawasannya tidak cukup hanya melalui mekanisme internal lembaga, tetapi juga harus melibatkan pengawasan eksternal dari masyarakat.
Audit keuangan dan audit syariah menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketentuan syariat.
Namun, audit saja tidak cukup jika hasilnya tidak dibuka kepada publik. Keterbukaan laporan keuangan dan program menjadi kunci agar masyarakat dapat menilai kinerja Baznas dan lembaga filantropi lainnya secara objektif.
Dalam perspektif sejarah Islam, transparansi pengelolaan zakat bukanlah konsep baru. Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan zakat dilakukan secara terbuka dan diawasi langsung oleh otoritas publik. Rasulullah mengangkat amil zakat secara resmi, memberikan mandat yang jelas, serta menekankan kejujuran dan amanah dalam menjalankan tugas.
Bahkan, Rasulullah dengan tegas menolak segala bentuk gratifikasi atau hadiah yang diterima amil zakat di luar haknya, karena berpotensi merusak integritas pengelolaan dana umat. Sikap ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi telah menjadi nilai dasar dalam tata kelola zakat sejak awal Islam.
Prinsip tersebut semakin kuat pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjukkan ketegasan luar biasa dalam menjaga keberlangsungan zakat sebagai kewajiban publik.
Keputusan beliau untuk memerangi kelompok yang menolak membayar zakat bukan semata persoalan teologis, melainkan juga upaya menjaga sistem keuangan umat agar tetap berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan zakat dan baitul mal dilakukan dengan sistem administrasi yang rapi dan transparan. Umar membangun sistem pencatatan pemasukan dan pengeluaran negara, serta memastikan distribusi zakat dilakukan secara adil dan diketahui publik. Transparansi bukan hanya menjadi kebijakan administratif, tetapi juga menjadi teladan moral kepemimpinan.
Tradisi transparansi ini berlanjut pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, meskipun menghadapi dinamika politik yang kompleks. Pengelolaan baitul mal tetap dijaga agar tidak terlepas dari prinsip keterbukaan dan keadilan.
Sejarah ini menunjukkan bahwa filantropi Islam sejak awal dibangun di atas prinsip keterbukaan, pengawasan, dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, sangat ironis jika di era modern, ketika teknologi informasi semakin maju, pengelolaan zakat justru dilakukan secara tertutup dan minim akses informasi bagi masyarakat.
Dalam praktik kontemporer, tantangan keterbukaan informasi di lembaga filantropi Islam masih cukup besar. Tidak sedikit lembaga yang belum memiliki sistem informasi publik yang memadai, sehingga laporan keuangan dan kegiatan sulit diakses masyarakat.
Ada pula kecenderungan sebagian pengelola zakat memandang informasi sebagai milik internal lembaga, bukan sebagai hak publik.
Pandangan ini jelas bertentangan dengan prinsip regulasi negara dan nilai-nilai Islam itu sendiri. Ketertutupan semacam ini berpotensi melahirkan kecurigaan publik, menurunkan tingkat kepercayaan muzakki, dan pada akhirnya melemahkan peran strategis zakat dalam pembangunan sosial.
Keterbukaan informasi publik menjadi sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan umat. Kepercayaan merupakan modal sosial utama dalam filantropi. Muzakki akan dengan sukarela menyalurkan zakatnya melalui Baznas dan lembaga filantropi jika mereka yakin bahwa dana tersebut dikelola secara profesional dan amanah.
Transparansi laporan keuangan, keterbukaan program, serta akses informasi yang mudah akan memperkuat legitimasi lembaga zakat di mata publik. Di sisi lain, keterbukaan juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengawal pengelolaan dana umat agar tetap berada di jalur yang benar.
Di era digital, keterbukaan informasi seharusnya menjadi lebih mudah diwujudkan. Pemanfaatan teknologi informasi, platform daring, dan sistem pelaporan berbasis digital dapat menjadi sarana efektif untuk menampilkan data penghimpunan dan penyaluran zakat secara berkala.
Dengan keterbukaan yang konsisten, Baznas dan lembaga filantropi Islam tidak hanya menjalankan kewajiban hukum, tetapi juga meneguhkan kembali nilai-nilai Islam tentang amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
Keterbukaan informasi publik bukan sekadar instrumen pengawasan, melainkan jalan untuk memastikan bahwa zakat benar-benar menjadi kekuatan moral dan ekonomi dalam membangun kesejahteraan umat. []
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*)
