Oleh : Urip Haryanto *)
TINJAUAN Kritis Sosiologi Kekuasaan Dalam Teori Hegemoni Antonio Gramsci, Dari Penulisan Ulang Sejarah Oleh Kementrian Kebudayaan Dan Hegemoni Lewat “Buku” Serta Program Makan Bergizi Gratis Adalah Hegemoni Lewat “Roti”. Tulisan Ini Juga Membuka Ruang Counter-Hegemoni Era Pemerintahan Prabowo-Gibran.
ABSTRAK
Tulisan ini menganalisis tendensi sentralistik kekuasaan pada pemerintahan Prabowo-Gibran 2024–2029 melalui dua kebijakan: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
Menggunakan teori Hegemoni Antonio Gramsci, tulisan ini menunjukkan bahwa kedua program tersebut merupakan operasi hegemoni negara. MBG bekerja sebagai “hegemoni lewat roti” dengan menciptakan ketergantungan material, sementara penulisan ulang sejarah bekerja sebagai “hegemoni lewat buku” dengan memonopoli ingatan kolektif.
Keduanya memperkuat sentralisasi kekuasaan dengan melemahkan partisipasi daerah dan ruang masyarakat sipil. Namun, hegemoni tidak absolut karena selalu memunculkan counter-hegemoni dari bawah.
Kata Kunci: Sosiologi Kekuasaan, Hegemoni, Gramsci, Sentralistik, Makan Bergizi Gratis, Penulisan Sejarah.
Latar Belakang
Sosiologi Kekuasaan adalah cabang sosiologi yang secara khusus mempelajari bagaimana kekuasaan dibentuk, dijalankan, dipertahankan, dan dilawan dalam masyarakat.
Pertanyaan utamanya: siapa mengatur siapa, dan dengan cara apa? Dalam konteks Indonesia pasca Pemilu 2024, pertanyaan ini relevan untuk membaca arah pemerintahan Prabowo-Gibran.
Satu tahun pertama pemerintahan ditandai dengan “8 Program Hasil Terbaik Cepat” atau PHTC, sebuah strategi pukulan awal agar publik langsung merasakan efek kebijakan. Dua program yang paling menyita perhatian publik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Penulisan Ulang Sejarah Indonesia.
Keduanya memiliki satu kesamaan: didesain, didanai, dan dikendalikan secara terpusat.
Dari data NEXT Indonesia Center, tingkat kemiskinan Maret 2025 turun ke 8,47%, terendah sepanjang sejarah, bersamaan dengan tingkat pengangguran terbuka 4,76%, terendah dalam 30 tahun. Pemerintah mengklaim ini sebagai buah dari program cepat tersebut.
Namun, survei Populi Center Oktober 2025 juga mencatat bahwa 41,1% masyarakat merasa penghasilannya menurun dalam setahun terakhir, lebih besar dari yang merasa meningkat 33,2%. Kontradiksi data ini memunculkan ruang analisis kritis.
Rumusan Masalah;
(1). Bagaimana praktik kekuasaan sentralistik muncul dalam program MBG dan Penulisan Ulang Sejarah?
(2). Bagaimana teori Hegemoni Antonio Gramsci dapat menjelaskan kedua praktik tersebut sebagai bentuk dominasi negara?
Tujuan Penelitian & Manfaat Alisis
_Menganalisis tendensi sentralistik kekuasaan era Prabowo-Gibran menggunakan teori Hegemoni Gramsci, melalui studi kasus MBG dan Penulisan Ulang Sejarah.
_Manfaat penelitian secara akademis; memperkaya kajian sosiologi kekuasaan kontemporer. Secara praktis: jadi bahan refleksi kritis bagi masyarakat sipil.
Tinjauan Sosiologi Kekuasaan
_Sosiologi Kekuasaan mempelajari relasi dominasi dalam struktur sosial. Tokoh seperti Max Weber menekankan legitimasi, Karl Marx melihat basis ekonomi, Michel Foucault menyorot kekuasaan yang menyebar lewat wacana dan disiplin tubuh, sementara Pierre Bourdieu bicara soal kekuasaan simbolik.
Teori Hegemoni Antonio Gramsci;
Antonio Gramsci, dalam Prison Notebooks, menolak pandangan bahwa kekuasaan hanya bekerja lewat koersi atau kekerasan fisik. Bagi Gramsci, kekuasaan yang langgeng justru bekerja lewat hegemoni, yaitu dominasi melalui “persetujuan”.
Penguasa membuat ideologi, nilai, dan kepentingannya diterima oleh rakyat sebagai “akal sehat” atau common sense yang wajar, sehingga rakyat tunduk secara sukarela.
Untuk mencapai hegemoni, negara membutuhkan dua perangkat.
Pertama, intelektual organik, yaitu kelompok ahli, akademisi, atau teknokrat yang dibentuk dan dibiayai negara. Tugas mereka adalah merumuskan dan menyebarkan pembenaran ilmiah atas kebijakan penguasa.
Kedua, perang posisi, yaitu pertarungan ide yang berlangsung di wilayah masyarakat sipil seperti sekolah, universitas, media, dan rumah ibadah. Siapa yang menang di ranah ini akan menguasai common sense publik.
Gramsci juga memperkenalkan konsep passive revolution atau “revolusi pasif”. Ini adalah strategi di mana penguasa memberikan konsesi material kepada rakyat kelas bawah, seperti subsidi atau bantuan sosial, bukan karena niat tulus, tetapi untuk mencegah perlawanan yang lebih besar.
Rakyat diberi “roti” agar tidak menuntut “kekuasaan”. Dengan kerangka ini, kebijakan negara dapat dibaca bukan hanya dari niatnya, tetapi dari konsekuensi strukturalnya terhadap relasi kuasa.
PEMBAHASAN mengenai Penulisan Ulang Sejarah: Hegemoni lewat “Buku”
_Proyek Penulisan Ulang Sejarah Indonesia dijalankan Kementerian Kebudayaan di bawah Fadli Zon, diketuai guru besar UI Susanto Zuhdi.
Program ini menghabiskan anggaran negara sekitar Rp9 miliar dan melibatkan 100 sejarawan. Targetnya rampung pada HUT RI ke-80. Masalah muncul ketika publik menemukan bahwa beberapa peristiwa penting dihapus dari naskah resmi, antara lain Tragedi Rumoh Geudong, Penculikan Aktivis 1998, Tragedi Trisakti, Penembakan Misterius, dan Peristiwa Simpang KKA Aceh.
Dalam kacamata Gramsci, ini adalah operasi hegemoni klasik. Pertama, negara memosisikan diri sebagai “pendidik”. Bagi Gramsci, negara modern mempertahankan kuasa bukan hanya lewat polisi dan tentara, tetapi dengan menjadi guru bagi rakyatnya.
Buku sejarah adalah alat hegemoni paling strategis karena ia membentuk ingatan kolektif sebuah bangsa. Dengan menguasai narasi masa lalu, negara sedang berusaha menguasai common sense masa kini dan masa depan.
Penghapusan tragedi kemanusiaan adalah upaya menciptakan “kelupaan terorganisir”. Jika dalam 10-20 tahun ke depan anak sekolah hanya membaca versi resmi, maka pelanggaran HAM tersebut akan hilang dari akal sehat kolektif.
Kedua, 100 sejarawan yang dilibatkan berperan sebagai intelektual organik. Mereka tidak berada di ruang netral. Mereka direkrut oleh negara, dibiayai negara, untuk merumuskan tafsir sejarah yang sejalan dengan kepentingan pusat.
Akibatnya, sejarah menjadi seragam. Suara sejarawan independen, akademisi kritis, atau komunitas korban yang memiliki tafsir berbeda tersingkir dari versi “resmi”. Ini adalah bentuk sentralisasi alat produksi ide.
Ketiga, ini adalah perang posisi yang nyata. Negara merebut masyarakat sipil melalui institusi pendidikan. Sekolah dan kampus yang seharusnya menjadi ruang debat ilmiah diubah menjadi kepanjangan tangan negara untuk menyebarkan satu tafsir tunggal. Ciri sentralistik otoritarian muncul ketika negara memonopoli kebenaran tentang masa lalu.
Makan Bergizi Gratis: Hegemoni lewat “Roti”
_Program MBG adalah program unggulan PHTC. Pemerintah memindahkan anggaran dari program lain untuk membiayai makan gratis bagi jutaan anak sekolah dan ibu hamil setiap hari.
Skalanya nasional dan juklaknya seragam dari pusat. Program ini juga melahirkan sarjana gizi yang diangkat menjadi ASN untuk menjalankan program di lapangan.
Jika penulisan sejarah adalah hegemoni lewat “buku”, maka MBG adalah hegemoni lewat “roti”. Ini adalah praktik passive revolution Gramsci yang paling telanjang. Negara memberikan konsesi material raksasa berupa makanan gratis.
Dampak sosiologisnya adalah perubahan relasi antara warga dan negara. Posisi warga berubah dari “subjek yang menuntut hak” menjadi “objek penerima manfaat yang berterima kasih”. Muncul utang budi material yang melemahkan daya kritis.
Kritik terhadap pemerintah menjadi memiliki biaya sosial, dengan narasi: “Anda protes, padahal anak Anda makan gratis dari program Presiden”.
MBG juga sedang membangun common sense baru tentang peran negara. Akal sehat yang dibentuk adalah: “Negara yang baik adalah negara yang memberi makan langsung”. Padahal, tugas fundamental negara adalah menjamin upah layak, stabilitas harga pangan, dan lapangan kerja, agar orang tua mampu membeli makanan bergizi untuk anaknya tanpa harus menunggu bantuan pusat.
MBG berisiko menggeser tuntutan publik dari “keadilan struktural” menjadi “ketergantungan pada bantuan pusat”.
Para sarjana gizi ASN adalah intelektual organik baru. Mereka adalah aparatur teknis yang tidak hanya mendistribusikan makanan, tetapi juga mendistribusikan citra “negara hadir” hingga ke meja makan sekolah. Loyalitas mereka pada program secara otomatis menjadi loyalitas pada pusat.
Ini adalah bentuk penetrasi negara ke ranah paling privat: makanan anak. Gramsci menyebut hegemoni paling kuat adalah yang berhasil masuk ke keseharian yang paling intim.
Ciri sentralistik terlihat jelas ketika daerah hanya menjadi pelaksana teknis. Menu, vendor, dan standar gizi ditentukan pusat. Ruang inovasi dan partisipasi lokal untuk menyesuaikan program dengan konteks pangan daerah menjadi hilang.
Ruang Counter-Hegemoni; Gramsci tidak pernah pesimis. Baginya, di mana ada hegemoni, di situ ada perlawanan atau counter-hegemoni. Terhadap penulisan ulang sejarah, perlawanan muncul dari sejarawan independen yang memproduksi buku tandingan, podcast, dan konten digital tentang peristiwa yang dihapus. Komunitas korban juga membangun museum komunitas dan arsip digital sebagai benteng ingatan alternatif.
Terhadap MBG, counter-hegemoni muncul dalam bentuk pertanyaan struktural: “Mengapa orang tua tidak mampu memberi makan bergizi? Apakah karena upah murah, harga pangan dikuasai kartel, atau akses lahan sulit?” Selama pertanyaan ini tidak dijawab, MBG hanya akan menjadi “hegemoni kompensasi”.
Tuntutan lain adalah desentralisasi pengelolaan MBG. Jika komite sekolah, Pemda, dan UMKM lokal dilibatkan dalam penentuan menu dan vendor, maka “roti” tidak sepenuhnya datang dari pusat. Ini mengubah hegemoni menjadi “hegemoni tawar”.
Kesimpulan; Berdasarkan analisis teori Hegemoni Gramsci, dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dan Proyek Penulisan Ulang Sejarah menunjukkan tendensi sentralistik kekuasaan pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Kedua program tersebut adalah operasi hegemoni negara untuk mengamankan persetujuan publik.
Penulisan Ulang Sejarah adalah hegemoni lewat “buku” yang bertujuan memonopoli ingatan kolektif dan membentuk Common Sense baru tentang masa lalu. Makan Bergizi Gratis adalah hegemoni lewat “roti” yang bertujuan menciptakan ketergantungan material dan mengubah relasi warga-negara menjadi relasi penerima-pemberi.
Ciri otoritarianisme muncul ketika negara memusatkan alat produksi ide dan alat distribusi kesejahteraan, sekaligus melemahkan fungsi kontrol dari oposisi, daerah, dan masyarakat sipil.
Saran; Bagi pemerintah, sentralisasi sebaiknya di imbangi dengan deliberasi dan desentralisasi eksekusi. Libatkan pemerintah daerah dan masyarakat sipil secara substantif dalam desain program agar tidak menjadi hegemoni satu arah.
Bagi masyarakat sipil, akademisi, dan media, penting untuk terus memperkuat perang posisi dengan memproduksi wacana tandingan, melakukan pengawasan berbasis data, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan struktural yang tidak terjawab oleh bantuan material semata. []
DAFTAR PUSTAKA
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
NEXT Indonesia Center. (2025). Mengubah Indonesia: 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran. Diakses dari http://nextindonesia.id.
Wikipedia. (2025). Daftar kebijakan, program, dan proyek Kepemerintahan Prabowo Subianto. Diakses dari http://id.wikipedia.org.
Populi Center. (2025). Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Dinamika Politik. Diakses dari http://populicenter.org
Pendiri Presidium Poros Nusantara, DPD IKAL Lemhannas RI Jateng, dan DPN Parade Nusantara*)
