PAINAN, FOKUSSUMBAR.COM -Pasca Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mulai menyiapkan diri untuk mengawasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan melakukan koordinasi dengan dinas terkait hingga pemerintah nagari.
“Tidak ada waktu kosong pasca pemilihan serentak kemarin. Setelah evaluasi pelaksanaan, kami harus siap bertugas mengawasi pelaksanaan PPDB dengan berbagai cara,” ujar Afriki ketika ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada Rabu (25/6/2025).
Sebagaimana diketahui, PDPB dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sebagai basis data untuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu dan pemilihan akan datang.
Dikatakan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan PPDB dengan berbagai langkah. Dimulai dari melakukan koordinasi dengan stakeholders kepemiluan, melakukan uji petik, memperkuat pengawasan partisipatif hingga penerbitan surat himbauan.
Menurutnya, koordinasi instansi terkait dilakukan sejak pekan lalu secara informal dengan beberapa stakeholder. Saat ini koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti pihak wali nagari, Kankemenag, Disdukcapil, Kodim, hingga Cabdin pendidikan.
“Koordinasi dengan pemerintah nagari difokuskan untuk menjaring data penduduk yang secara administratif telah melakukan perubahan alamat domisili dan meninggal dunia,” jelasnya.
Sementara Kankemenag difokuskan untuk menjaring data siswa atau siswi yang bersekolah di sekolah keagamaan atau pondok pesantren yang telah berusia 17 tahun. Sedangkan fokus untuk Cabdin pendidikan tidak jauh berbeda dengan sedikit perbedaan bersekolah di sekolah umum seperti SMA dan SMK.
Khusus uji petik, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan akan melakukannya setelah merekapitulasi data yang telah dihimpun. Sampel data uji petik dapat bersumber dari hasil koordinasi dengan stakeholders atau mengacu data pemilih pada Pemilihan Serentak 2024.
Afriki menjelaskan, cukup detail mengenai sampel uji petik penting dilakukan untuk mengetahui penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU Kabupaten Pesisir Selatan, memastikan data yang diperbaharui adalah data pemilih yang terbaru dan tidak memenuhi syarat.
Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Nurmaidi, turut mengamini apa yang disampaikan oleh Afriki. Bahkan, lebih jauh Nurmaidi menyebutkan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, akan memaksimalkan pengawasan dengan pemberian saran perbaikan.
“Saran perbaikan kami terbitkan bila ditemukan ada kesalahan atau kekeliruan proses dan hasil rekapitulasi PDPB,” kata Nurmaidi. Nurmaidi ketika dihubungi menyatakan dirinya kini sedang berkoordinasi bersama pihak Pemerintah Nagari Kambang Timur, Lengayang, mengenai data pemilih yang pindah masuk, keluar, dan meninggal dunia.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Rinaldi juga menjelaskan mengenai kesiapan pengawas Pemilu. Seluruh pimpinan dan jajaran sekretariat tanpa terkecuali sekarang sedang melakukan pengawasan PPDB di lapangan.
“Untuk saat ini kami fokus ke 66 nagari dan 9 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan untuk memastikan data pemilih berkelanjutan ini. Untuk stakeholders ada 6 lembaga pemerintahan mulai dari kepolisian, tentara, sampai dinas kependudukan,” kata Rinaldi.
Dijelaskan pelaksanaan kordinasi dilakukan Bawaslu yang dibagi menjadi 11 tim untuk menyasar sembilan kecamatan dari 15 kecamatan yang ada.
“Meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran dan pelaksanaan kegiatan tanpa didukung anggaran Bawaslu tetap berupaya melaksanakan secara optimal,” tuturnya.
Diharapkan dengan upaya tersebut, Bawaslu mempunyai basis data pemilih yang akurat dan komprehensif dalam mencegah muncul permasalahan seperti pemilih siluman atau masyarakat tidak bisa memilih pada hari H pencoblosan. (*/ril)
