JAKARTA, FOKUSSUMBAR. COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi peran Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam menjaga integritas dan kualitas sistem penilaian tanah nasional.
Hal itu disampaikan Ossy saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” yang digelar secara daring, Senin (23/2/2026).
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi, serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Ossy.
Webinar tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, antara lain perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, serta akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan ini diikuti anggota MAPPI dan peserta umum dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Ossy, forum tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penilai pertanahan. Ia berharap diskusi yang berkembang dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi penyempurnaan kebijakan ke depan.
Dalam paparannya, Ossy menyoroti sejumlah kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian, termasuk aspek teknis dan risiko hukum yang mungkin dihadapi para penilai. Ia juga memaparkan strategi penyelesaian serta langkah mitigasi risiko guna memperkuat akuntabilitas profesi.
Kepada anggota MAPPI, ia mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar setiap kebijakan memiliki landasan teknis yang kuat dan dapat diterima para pemangku kepentingan.
“Kami dari pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, berkomitmen memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyatakan pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan berbagai institusi. Menurutnya, perlindungan profesi penilai bukan hanya untuk kepentingan anggota, tetapi juga demi kepentingan publik yang membutuhkan hasil penilaian yang objektif dan akuntabel.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun kalangan akademisi, guna membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” ujar Wahyu.
Webinar nasional ini menjadi salah satu langkah strategis memperkuat posisi profesi penilai dalam menghadapi dinamika regulasi dan tantangan hukum yang terus berkembang di Indonesia. (MW/RT/ jiga)
