BEKASI, FOKUSSUMBAR.COM-Kabar duka datang dari tanah rantau. Ermanto Usman (65), tokoh perantau asal Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat ditemukan meninggal dunia secara tragis di kediamannya di kawasan Jatibening, Bekasi, Senin (2/3/2026) menjelang waktu salat subuh.
Kepergian sosok yang dikenal sebagai aktivis buruh sekaligus penyandang gelar adat Datuak Rajo Gandam itu tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, tetapi juga mengguncang perasaan masyarakat Pesisir Selatan di rantau maupun di kampung halaman.
Bagi kalangan perantau Pesisir Selatan, almarhum bukan sekadar pensiunan pekerja di Jakarta International Container Terminal (JICT) Tanjung Priok. Almarhum dikenal sebagai sosok yang ramah, bersahaja, dan memiliki kepedulian sosial tinggi.
Selama aktif sebagai pengurus serikat pekerja, Ermanto Usman juga dikenal vokal memperjuangkan kepentingan buruh serta berani menyuarakan kritik terhadap dugaan praktik korupsi di lingkungan pelabuhan.
Kabar meninggalnya tokoh perantau asal Bayang itu memicu keprihatinan luas di kalangan masyarakat Pesisir Selatan. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (DPP PKPS) bersama sejumlah pengurus organisasi perantau sepakat mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Ketua Dewan Pengawas DPP PKPS, Dr. H. Alirman Sori, SH, M.Hum, MM, menyampaikan desakan tegas kepada penyidik Polres Metro Kota Bekasi agar menangani kasus kematian Ermanto Usman secara profesional, transparan, dan menyeluruh.
“Peristiwa tragis yang terjadi menjelang waktu salat subuh di kediaman almarhum tersebut kini menjadi perhatian publik karena diduga kuat bukan sekadar tindak perampokan biasa, melainkan mengarah pada pembunuhan berencana yang berkedok perampokan,” ujar Alirman Sori, Sabtu (7/3/2026).
Menurutnya, aparat kepolisian tidak boleh hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga harus mampu mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi dalang di balik peristiwa tersebut.
“Kami mendesak penyidik Polres Metro Kota Bekasi agar mengungkap secara tuntas pelaku pembunuhan keji ini. Tidak hanya pelaku lapangan, tetapi juga harus diungkap siapa yang menjadi dalang di balik peristiwa tersebut,” tegasnya.
Alirman yang juga merupakan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI periode 2024–2029 menegaskan bahwa negara hukum tidak boleh memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari pertanggungjawaban hukum.
“Penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat dalam kematian almarhum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan diseret ke meja hijau sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Alirman juga menyoroti latar belakang almarhum yang selama ini dikenal cukup vokal dalam menyuarakan berbagai dugaan praktik korupsi berskala besar di sektor pelabuhan. Dalam beberapa kesempatan, almarhum disebut aktif mengungkap dugaan kasus korupsi yang nilainya diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
Fakta tersebut menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya kaitan antara sikap kritis almarhum dengan peristiwa yang menimpanya.
Meski demikian, Alirman menegaskan bahwa semua dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang profesional dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.
“Apabila memang ada pihak-pihak besar yang terlibat, hukum tidak boleh kalah oleh kekuatan apa pun, termasuk oleh koruptor. Negara hukum harus berdiri tegak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKPS, Sengaja Budi Syukur Datuak Bandaro Jambak, SH, MBA, menyebut almarhum sebagai sosok perantau asal Pasar Baru, Bayang, yang dikenal ramah serta memiliki hubungan sosial yang baik dengan rekan kerja maupun masyarakat sekitar.
Menurutnya, selama menjalankan amanah sebagai pengurus serikat pekerja, Ermanto Usman dikenal konsisten memperjuangkan kepentingan pekerja sekaligus berani bersuara terhadap berbagai persoalan yang dianggap merugikan banyak pihak.
Bagi masyarakat Pesisir Selatan, kepergian Ermanto Usman bukan sekadar kehilangan seorang aktivis, tetapi juga kehilangan seorang putra daerah yang selama hidupnya membawa nama baik kampung halaman di tanah rantau.
DPP PKPS juga mendorong agar organisasi segera membentuk tim hukum dan advokasi guna mengawal proses hukum kasus tersebut, mulai dari tahap penyelidikan hingga proses peradilan nantinya.
Di tengah duka yang masih menyelimuti keluarga dan kerabat, masyarakat Pesisir Selatan di perantauan maupun di kampung halaman kini menaruh harapan besar kepada aparat penegak hukum agar mampu mengungkap kebenaran secara terang benderang.
Bagi masyarakat Bayang dan keluarga besar Pesisir Selatan, nama Ermanto Usman bukan hanya dikenang sebagai seorang perantau yang sukses meng⁴abdikan diri di pelabuhan, tetapi juga sebagai putra daerah yang berani bersuara demi keadilan.
Karena itu, harapan agar kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan menjadi doa yang terus bergema dari rantau hingga kampung halaman di Pesisir Selatan. (jiga)
