PAYAKUMBUH, FOKUSSUMBAR.COM – Pemerintah Kota Payakumbuh mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dengan membedah 100 rumah pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut diarahkan untuk menangani sebagian dari 847 RTLH dan backlog perumahan sebanyak 9.578 unit di daerah itu.
Dari 100 unit yang ditangani pada 2026, sebanyak 25 unit dibiayai melalui APBD Kota Payakumbuh dan 75 unit melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dari pemerintah pusat.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menyerahkan bantuan peningkatan kualitas RTLH kepada 75 penerima yang tersebar di lima kecamatan di Kota Payakumbuh dalam kegiatan di Gedung Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelurahan Ibuh, Selasa (11/8/2026).
“Rumah bukan sekadar bangunan tempat berteduh. Rumah adalah tempat tumbuhnya keluarga, tempat membangun harapan, serta fondasi dalam menciptakan masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera,” kata Zulmaeta.
Zulmaeta mengatakan dukungan TKD menunjukkan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya berharap seluruh bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat dan keluarganya,” ujarnya.
Berdasarkan pemutakhiran data 2026, Kota Payakumbuh memiliki 36.845 unit rumah. Sebanyak 847 unit di antaranya masih masuk kategori RTLH, sedangkan backlog perumahan mencapai 9.578 unit.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan mengarahkan anggaran agar penanganan persoalan perumahan lebih tepat sasaran.
Zulmaeta mengatakan penyediaan hunian layak masih membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
“Ke depan, tantangan penyediaan rumah layak huni masih cukup besar. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, lembaga sosial, maupun masyarakat,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Payakumbuh Marta Minanda mengatakan program bantuan stimulan rumah swadaya tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga mendorong penerima manfaat terlibat dalam pembangunan melalui keswadayaan.
“Penyelenggaraan pemberian bantuan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni menjadi layak huni, mendukung pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas permukiman,” kata Marta.
Sejak 2017 hingga 2025, Pemko Payakumbuh telah membantu pembangunan baru dan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 1.814 unit melalui berbagai sumber pembiayaan, antara lain APBN, APBD, Baznas, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Marta mengatakan nilai bantuan stimulan rumah swadaya juga meningkat. Pada 2017, bantuan pembangunan sebesar Rp10 juta, sedangkan pada 2026 mencapai Rp60 juta untuk pembangunan baru dan Rp35 juta untuk peningkatan kualitas.
“Selamat kepada penerima bantuan. Semoga rumah yang dibangun dapat dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik sehingga memberikan manfaat bagi keluarga,” pungkasnya. (*/SA)