PADANG PANJANG, FOKUSSUMBAR.COM – Di tengah tuntutan agar pemerintah tidak berhenti pada angka dan slogan, Kota Padang Panjang justru membawa pulang pengakuan dari tingkat nasional: akses dan kualitas layanan kesehatan dinilai berprestasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Penghargaan itu diberikan dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Radisson Batam, Rabu (12/8/2026). Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menerima langsung penghargaan tersebut dari Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Bersama penghargaan itu, Padang Panjang memperoleh apresiasi senilai Rp1,5 miliar.
Bagi sebuah kota kecil di Sumatera Barat, angka itu bukan sekadar nominal. Ia menjadi penanda bahwa kualitas pemerintahan tidak selalu ditentukan oleh luas wilayah atau besarnya anggaran, melainkan oleh kemampuan menghadirkan pelayanan yang benar-benar sampai kepada masyarakat.
Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan menjadi salah satu ukuran penting dalam penilaian. Kemudahan masyarakat mendapatkan pelayanan, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sanitasi layak, ketersediaan fasilitas kesehatan sesuai standar hingga pemeriksaan kesehatan gratis menjadi bagian dari indikator yang diperhitungkan.
Artinya, yang dinilai bukan sekadar seberapa banyak fasilitas kesehatan berdiri, tetapi seberapa jauh negara hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Di titik itulah penghargaan untuk Padang Panjang menemukan maknanya.
Sebab, pelayanan kesehatan pada akhirnya bukan tentang gedung, seragam atau seremoni. Ia berbicara tentang seorang warga yang tidak boleh kehilangan kesempatan berobat karena terkendala akses. Tentang keluarga yang membutuhkan kepastian ketika anggota keluarganya sakit. Tentang hak dasar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang layak tanpa merasa ditinggalkan oleh pemerintah.
Penilaian juga mempertimbangkan inovasi pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang inklusif dan berdampak. Karena itu, capaian tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan kesehatan harus bergerak dari meja birokrasi menuju kebutuhan nyata masyarakat.
Padang Panjang sendiri menempatkan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sebagai bagian dari arah pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah kota juga menekankan pentingnya peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan secara merata.
Selain Padang Panjang, penghargaan pada kategori tingkat kota juga diraih Kota Pariaman dan Kota Pangkal Pinang. Sementara pada kategori kabupaten, apresiasi diberikan kepada Kabupaten Bangka Barat, Belitung dan Bintan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menegaskan bahwa pemberian apresiasi kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendorong kompetisi sehat sekaligus memberi penghargaan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja nyata. Kemendagri juga menyatakan mekanisme penilaian dilakukan secara objektif dan profesional dengan melibatkan Tempo Media Group dalam proses penjurian.
Bagi Wali Kota Hendri Arnis, penghargaan tersebut bukan alasan untuk berhenti.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana capaian ini menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. Kita tidak boleh berhenti hanya karena mendapatkan penghargaan,” ujarnya.
Hendri mengatakan Pemko Padang Panjang akan terus memperkuat fasilitas kesehatan, sumber daya manusia, akses pelayanan serta inovasi agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin mudah, cepat dan merata.
“Harapan kita, masyarakat Padang Panjang semakin mudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, cepat dan merata. Prestasi ini harus menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi dan memastikan tidak ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Pesan itu menjadi penting karena sebuah penghargaan hanya akan bernilai jika setelah piala dibawa pulang, pelayanan kepada masyarakat justru semakin baik.
Apresiasi Rp1,5 miliar pun diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan kesehatan di Padang Panjang. Dengan begitu, penghargaan tidak berhenti sebagai simbol keberhasilan pemerintah, tetapi berubah menjadi manfaat yang kembali dirasakan masyarakat.
Di ujungnya, ukuran paling jujur dari sebuah penghargaan bukanlah kilau trofi yang dipajang di ruang kepala daerah.
Ukuran sesungguhnya adalah ketika seorang warga datang mencari pertolongan, lalu negara hadir tanpa membuatnya merasa sendirian.
Dan dari Batam, Padang Panjang membawa pulang pesan itu: prestasi pemerintah baru benar-benar berarti ketika ia menjelma menjadi rasa aman, kemudahan dan harapan bagi rakyat yang dilayaninya. (susi/ph)