TAPAN, FOKUSSUMBAR.COM — Bencana banjir yang melanda Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada Sabtu (10/10/2026), berdampak terhadap ribuan warga. Berdasarkan laporan sementara, sebanyak 1.183 kepala keluarga (KK) atau sekitar 4.240 jiwa di sembilan nagari terdampak banjir dari total 10 nagari di kecamatan tersebut.
Selain merendam permukiman warga, bencana ini juga menyebabkan rumah hanyut, merusak fasilitas umum, serta memutus akses transportasi menuju Kampung Sako akibat longsor di sejumlah titik jalan nasional.
Informasi tersebut disampaikan melalui laporan dan surat terbuka Novermal Yuska, Sh, MH, Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), yang ditujukan kepada Bupati Pesisir Selatan, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah (Sekda).
Dalam laporannya, Novermal menyampaikan bahwa data jumlah warga terdampak masih bersifat perkiraan dan memerlukan pemutakhiran sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
1.183 KK Terdampak, Rumah Warga Hanyut
Berdasarkan data sementara yang dilaporkan, banjir berdampak terhadap 1.183 KK atau 4.240 jiwa yang tersebar di sembilan nagari. Satu nagari lainnya dilaporkan aman dari dampak bencana tersebut.
Meski tidak terdapat laporan korban jiwa, banjir telah menyebabkan kerugian material bagi masyarakat. Dua unit rumah warga dan satu warung atau kafe dilaporkan hanyut akibat bencana tersebut.
Warga yang terdampak terpaksa mencari tempat perlindungan sementara, dengan sebagian besar dilaporkan mengungsi ke rumah tetangga.
Kondisi ini membutuhkan perhatian serius, terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Longsor di Tujuh Titik, Kampung Sako Terisolasi
Dampak banjir juga mengganggu akses transportasi. Berdasarkan laporan sementara, longsor diperkirakan terjadi di tujuh titik pada jalan nasional, sehingga akses menuju Kampung Sako terputus total dan wilayah tersebut dilaporkan terisolasi.
Selain akses jalan yang terputus, aliran listrik di Kampung Sako juga dilaporkan padam.
Sementara itu, ruas jalan nasional pada jalur Tapan–Sungai Penuh, tepatnya di Nagari Talang Balarik, Tapan, mengalami kerusakan berupa badan jalan yang terban.
Terputusnya akses jalan tersebut berpotensi menghambat mobilitas masyarakat, distribusi bantuan logistik, serta proses penanganan darurat bagi warga yang terdampak.
Karena itu, penanganan titik longsor dan kerusakan badan jalan menjadi salah satu kebutuhan penting agar akses transportasi dapat segera dipulihkan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan.
Sekolah, Perkantoran, dan Rumah Ibadah Ikut Terdampak
Banjir di Ranah Ampek Hulu Tapan tidak hanya berdampak pada permukiman, tetapi juga mengganggu fasilitas pendidikan dan pelayanan publik.
Dalam laporan tersebut, fasilitas pendidikan yang terdampak meliputi enam unit PAUD, tiga unit sekolah dasar (SD), dua unit sekolah menengah pertama (SMP), dan satu unit sekolah menengah kejuruan (SMK).
Selain itu, sejumlah fasilitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat turut terdampak, yakni satu kompleks kantor camat, dua kantor wali nagari, satu unit KDMP, satu dapur MBG, satu fasilitas Pamsimas, serta satu gedung serbaguna.
Sebanyak empat unit masjid atau musala juga dilaporkan terdampak banjir.
Kerusakan dan genangan pada fasilitas-fasilitas tersebut perlu segera ditangani agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan serta aktivitas pendidikan bisa dilaksanakan setelah kondisi dinyatakan aman.
Kebutuhan Mendesak: Bahan Pangan, Air Bersih, dan Mobil Damkar
Dalam laporan terbukanya kepada pimpinan daerah, Novermal turut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan mendesak bagi masyarakat terdampak banjir.
Kebutuhan tersebut meliputi beras, mi instan, telur, roti, makanan siap saji, air mineral, serta pasokan air bersih.
Selain bantuan pangan dan air, diperlukan pula mobil pemadam kebakaran (damkar) untuk membantu membersihkan lumpur dan material sisa banjir di sekolah-sekolah serta perkantoran yang terdampak.
Ketersediaan bantuan tersebut menjadi penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga sekaligus mempercepat pembersihan fasilitas umum setelah air surut.
Pemkab Diharapkan Segera Memperkuat Penanganan
Melalui laporan yang ditujukan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Pesisir Selatan, kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk mengoordinasikan penanganan bersama instansi terkait.
Prioritas penanganan meliputi pendataan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak, distribusi bantuan pangan dan air bersih, penanganan warga yang kehilangan tempat tinggal, serta pembukaan akses menuju Kampung Sako yang saat ini dilaporkan terputus akibat longsor.
Pemeriksaan terhadap jalan nasional yang longsor dan terban juga diperlukan untuk menentukan langkah perbaikan serta menjamin keselamatan pengguna jalan.
Di sisi lain, pembersihan sekolah, kantor pemerintahan, dan fasilitas umum perlu dipersiapkan agar pelayanan publik dapat segera pulih.
Seluruh data kerusakan dan jumlah warga terdampak masih perlu diverifikasi serta diperbarui oleh petugas terkait sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Bencana banjir di Ranah Ampek Hulu Tapan menjadi ujian bagi kecepatan koordinasi penanganan darurat. Dengan ribuan warga terdampak dan akses ke Kampung Sako yang terputus, kebutuhan paling mendesak saat ini adalah memastikan warga memperoleh bantuan dasar, wilayah terisolasi mendapat penanganan, dan akses transportasi dapat dipulihkan secara aman.
Catatan redaksi: Data dalam berita ini bersumber dari laporan sementara yang disampaikan Novermal Yuska, SH, MH. Jumlah warga terdampak, kerusakan, dan kondisi infrastruktur perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada BPBD, pemerintah kecamatan, serta instansi teknis terkait. (MoN)