PADANG, FOKUSSUMBAR.COM – Isu oligarki menjadi salah satu pembahasan paling menarik dalam Diskusi Publik yang digelar DPC PERADI Padang, Sabtu (20/6/2026), di Permindo Coffee & Eatery.
Alih-alih hanya membahas ekspor satu pintu, forum berkembang menjadi diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara kekuasaan politik, pengusaha besar, dan masa depan demokrasi ekonomi Indonesia.
Ketua DPC PERADI Padang, Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D., membuka ruang diskusi dengan menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh dipisahkan dari prinsip keadilan dan keterbukaan akses.
Menurutnya, masyarakat berhak mengkritisi setiap kebijakan yang berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan ekonomi pada kelompok tertentu di tengah praktik korupsi yang masif.
Miko Kamal mengingatkan, “Di tengah masifnya praktik korupsi di Indonesia, jangan sampai kebijakan mengalihkan ekspor pada satu pintu, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hanya sekadar mengganti pelaku korupsi bidang ekspor dari swasta ke entitas bisnis yang dmiliki negara”.
Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Dr. H. Sutrisno, SH, M.Hum yang tampil sebagai narasumber dalam pemaparannya menyebut bahwa wajah oligarki Indonesia saat ini telah berubah.
“Jika dahulu oligarki identik dengan kelompok konglomerat lama, kini pola yang muncul adalah hubungan yang semakin erat antara kekuatan modal dan pusat-pusat kekuasaan,” ucap Sutrisno.
Ditambahkan oleh ahli hukum Anti Monopoli ini, bahwa oligarki hari ini bukan sekadar soal siapa yang paling kaya. Tetapi siapa yang memiliki akses paling dekat dengan pengambil kebijakan.
Ia juga menyinggung pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih agar kebijakan ekonomi benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
Diskusi yang dimoderatori Rianda Seprasia, SH, MH, Wakil Ketua DPC Peradi kota Padang, berlangsung hidup ketika peserta mulai menghubungkan isu ekspor satu pintu dengan persoalan akses ekonomi, proyek pemerintah, serta peluang usaha bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Bagi PERADI Padang, diskusi hukum tidak boleh berhenti pada pembacaan pasal semata. Hukum harus dibaca dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melatarbelakanginya. Karena itu, forum publik seperti ini akan terus didorong sebagai ruang bertemunya gagasan kritis antara akademisi, praktisi, pelaku usaha, dan masyarakat. (*/edo)