PAINAN,FOKUSSUMBAR.COM – Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Hubungan Masyarakat, dan Partisipasi Masyarakat (P2H) Bawaslu Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, mengatakan, penyelenggaraan pengawasan Pemilu yang berkualitas sangat diperlukan untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan bermatabat pada masa yang akan datang.
“Guna mewujudkan pengawasan Pemilu yang berkualitas diperlukan keterlibatan masyarakat serta pengawas yang profesional,” kata Khadafi pada saat membuka acara Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di Bawaslu Pesisir Selatan, Minggu (16/11/2025).
Belajar dari pengalaman pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang mendorong Bawaslu mengadakan P2P bagi generasi muda.
“Kesempatan pasca-Pemilu menjadi momentum yang tepat mencetak masyarakat sebagai kader penggerak pengawas partisipatif. Kita libatkan mereka yang belajar di SMA, madrasah, OKP, akademisi, kelompok masyarakat,” kata Khadafi yang juga Anggota Bawaslu Sumatera Barat.
Menurut Khadafi, program ini juga menjadi ruang bagi pengawas Pemilu mendengarkan berbagai informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilkada lalu.
“Kita harap setelah ini Undang-Undang Pemilu kita harus menyertakan pasal spesifik. Banyak pasal yang belum mencerminkan kondisi kekinian dalam kehidupan sehari-hari,” kata Khadafi.
Sebagai ilustrasi, politik uang mengalami transformasi bentuk melalui pemberian dompet elektronik atau E-Wallet seperti Gopay, Dana, hingga Seabank. Pemberian E-Wallet dipilih karena masyarakat saat ini lebih banyak berbelanja secara online. Sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur politik uang konvensional seperti pemberian amplop dan sembako.
Khadafi meminta kegiatan ini mendorong pengawas Pemilu berkolaborasi lebih erat dengan masyarakat. Secara khusus, Khadafi meminta Kantor Bawaslu Pesisir Selatan dapat menjadi rumah bersama bagi siapapun. Masyarakat tanpa rasa canggung bisa menikmati akses informasi, data, atau apapun mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu tingkat lokal maupun nasional dengan mudah.
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, ketika diwawancarai turut mengamini pernyataan dari Khadafi. P2P memang menjadi cermin dari keberagaman masyarakat Pesisir Selatan.
“Ada dosen, siswa MAN 2 Pessel, SMAN 3 Painan, perwakilan OKP seperti HMI, GMNI, ada di sini. Masyarakat dari daerah paling utara seperti Koto XI Tarusan, Bayang, sampai arah selatan Lunang, Silaut, ikut program ini,” tutur Afriki.
Melalui kegiatan P2P, diharapkan menjadi momen berharga dan tidak disia-siakan terlebih cukup banyak anak muda yang menjadi peserta.
Sebagai informasi, P2P Bawaslu Pesisir Selatan berlangsung selama sehari penuh dan diikuti sebanyak 40 orang. Kegiatan dalam bentuk pendalaman materi yang telah dipelajari sebelumnya melalui modul, penyampaian tugas, sampai dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Materi banyak berfokus pada upaya pencegahan, pelaporan dugaan pelanggaran, hingga pengawasan partisipatif.
Adapun fasilitator yang memberikan materi sekaligus evaluasi dan arahan dari Bawaslu Pesisir Selatan yaitu Anggota/Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Syauqi Fuadi; Anggota/Kordiv P2H, Nurmaidi; Syafrizal; dan Anggota/Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS), Bambang Putra Niko. Sementara fasilitator dari Bawaslu Sumatera Barat hadir Kepala Bagian Pengawasan, Fadhlul Hanif, beserta tim. (rls)
