Oleh : Raffi Ahmad Fahrezi*)
Bagaimana mungkin seorang kreator konten bisa mengumpulkan miliaran rupiah hanya lewat sebuah live streaming, lalu dalam hitungan hari justru dihantam gelombang fitnah soal hoaks pelecehan seksual dan tuduhan mempolitisasi bencana?
Di satu sisi, publik melihat Ferry Irwandi sebagai sosok yang berlari ke garis depan kemanusiaan, turun langsung ke Sumatera saat banjir dan longsor melanda; di sisi lain, linimasa dipenuhi potongan video dan narasi yang menudingnya melampaui batas etika.
Di tengah riuh pujian dan hujatan itu, pertanyaan utamanya sederhana tapi mengusik: sebenarnya, apa yang betul-betul terjadi pada Ferry Irwandi di balik layar donasi dan badai tuduhan itu?
Data yang beredar sungguh mencengangkan: dalam live streaming maraton sekitar 12 jam, Ferry berhasil menggalang donasi sekitar Rp8,8 miliar untuk korban banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatera, dan total penggalangan dilaporkan tembus lebih dari Rp10,3 miliar hanya dalam 24 jam.
Dilansir dari medcom.id. Di saat angka donasi terus naik, muncul tuduhan bahwa Ferry menyebarkan hoaks soal pelecehan seksual di lokasi bencana dan mempolitisasi duka para korban, hingga ia merasa perlu membuat klarifikasi panjang: ia menegaskan tidak pernah mengatakan pemerintah “tutup mata”, tidak berniat mempolitisasi isu sensitif, dan menyebut narasi fitnah itu disebarkan secara serentak dengan pola yang hampir sama.
Dilansir dari Bukamata.id. Di sinilah konflik itu mengeras: di satu sisi ada solidaritas publik yang nyata dalam bentuk donasi jumbo, di sisi lain ada perang narasi yang mempertaruhkan reputasi, kredibilitas, dan makna “aksi kemanusiaan” di era media sosial.
Sejak akhir November 2025, banjir bandang dan longsor di Sumatra meninggalkan duka besar: BNPB melaporkan sekitar 961 jiwa meninggal, ribuan kehilangan tempat tinggal, dan infrastruktur rusak parah. Dilansir dari Detiknews.
Desa-desa yang dulu ramai kini banyak yang tertutup lumpur atau terputus aksesnya gambarnya sederhana tapi mengiris: rumah hanyut, jembatan putus, dan keluarga yang tiba-tiba tak lagi punya tempat berlindung.
Di tengah kepedihan itu tumbuh gelombang solidaritas warga, relawan, dan figur publik bergerak mengumpulkan bantuan. Namun sayang, upaya bantuan kadang tersapu badai narasi: muncul tuduhan pelecehan dan tuduhan mempolitisasi bencana yang menambah beban bagi korban dan penyelenggara aksi kemanusiaan, memperumit fokus pada hal paling penting: menyelamatkan dan memulihkan hidup orang-orang terdampak.
Situasi mengerikan ini mendorong gerakan bantuan dan solidaritas dari berbagai kalangan. Publik tergerak membantu termasuk lewat sosok publik yang melakukan penggalangan dana massal. Dalam konteks seperti itu, figur seperti Ferry Irwandi muncul di mata banyak orang sebagai penyambung tangan: seseorang yang menggerakkan empati dan sumbangan dari warga yang prihatin.
Namun di saat yang sama, ketika trauma dan duka mendalam menyelimuti masyarakat terdampak, muncul fitnah dan tuduhan keras bahwa aksi kemanusiaan itu disertai narasi sensitif mengenai pelecehan, atau bahwa musibah dipolitisasi.
Tuduhan-tuduhan itu bukan sekadar mencoreng nama, mereka membuat semua terasa abu-abu di mana batas antara niat baik, aktivisme tulus, dan hasrat mencari sensasi? Saat orang berusaha membantu, gosip dan tudingan bisa mengalihkan perhatian dari korban yang paling butuh uluran tangan.
Para ahli mengatakan penyebab bencana ini bukan hanya hujan deras semata, melainkan kombinasi cuaca ekstrem dan kondisi lingkungan yang rapuh akibat deforestasi dan kerusakan daerah tangkapan air. Bayangkan hutan yang seharusnya seperti spons hilang air tak terserap, sungai cepat meluap, dan lereng yang dulu stabil berubah jadi mudah longsor.
Akibatnya, kampung-kampung yang semula aman tiba-tiba menjadi rentan. Apa yang semula bisa berupa hujan deras biasa, kini berubah menjadi lumpur, rumah hancur, dan nyawa melayang.
Dalam sudut pandang kemanusiaan dan sosial, fenomena ini mengajarkan kita bahwa: ketika tragedi besar terjadi dan ketika negara serta lembaga belum bisa menjangkau semua korban publik figur dan komunitas bisa menjadi jembatan: mempercepat bantuan, mobilisasi, dan solidaritas.
Namun risiko dari mobilisasi publik adalah narasi dan citra itu bisa dipolitisasi, disalahartikan, atau dijadikan bahan provokasi. Di sinilah pentingnya transparansi, verifikasi, dan komunikasi etis bukan hanya soal angka donasi, tetapi soal bagaimana kita menjaga martabat korban, menghormati fakta, dan menjaga kepercayaan publik.
Bencana Sumatra dan kontroversi di sekitarnya menunjukkan: di tengah krisis, aksi nyata sangat dibutuhkan. Tapi aksi nyata tak cukup kita juga butuh kesadaran kolektif bahwa empati tidak boleh dipaksa menjadi sensasi.
Solidaritas harus dibarengi tanggung-jawab, informasi harus datang dengan kejelasan, dan kita sebagai publik harus menjaga mana yang membantu, mana yang memecah.
Pada akhirnya, kisah tentang bencana di Sumatra, solidaritas publik, dan badai fitnah yang menyertainya mengingatkan kita bahwa kemanusiaan selalu berada di medan yang rumit. Korban di lapangan membutuhkan bantuan nyata, bukan pertarungan narasi yang melelahkan. Aksi sosial, sekecil apa pun, menjadi berarti ketika dilakukan dengan hati dan kejelasan.
Namun empati juga membutuhkan ketenangan, verifikasi, dan komunikasi yang menjaga martabat semua pihak. Dari tragedi ini, kita belajar bahwa menolong tidak cukup hanya bersemangat kita juga harus bijak menjaga kepercayaan, menghindari sensasi, dan memastikan suara paling penting tetap terdengar: suara mereka yang sedang berjuang untuk selamat, pulih, dan kembali hidup. []
Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Prodi Pendidikan Bahasa Arab*)
