ACEH, FOKUSSUMBAR.COM— Sebanyak 95.000 arsip pertanahan berupa buku tanah dan surat ukur di sejumlah wilayah Provinsi Aceh basah dan rusak akibat bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut pada 26 November 2025.
Selain itu, sedikitnya 165.000 warkah terdampak dalam peristiwa yang melumpuhkan delapan kabupaten/kota.
Arsip-arsip tersebut selama ini menyimpan data penting terkait hak atas tanah masyarakat.
Kerusakan dokumen dinilai berisiko terhadap kepastian hukum dan rasa aman pemilik tanah.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Arinaldi, mengatakan proses pemulihan dokumen bukan pekerjaan singkat.
Ia mengungkapkan, jika dihitung secara normal, penyelesaian restorasi terhadap 165.000 dokumen tersebut bisa memakan waktu hingga lima tahun.
“Kalau kita hitung mungkin lima tahun ke depan baru selesai untuk 165.000 dokumen. Karena itu, proses restorasi ini kami lakukan bersama berbagai pihak. Harapannya adalah bagaimana kita mempercepat normalisasi pelayanan melalui restorasi, dan seluruh arsip yang terdampak dapat selesai pada akhir tahun 2026 ini,” kata Arinaldi.
Menurut dia, percepatan dilakukan melalui kolaborasi empat pilar, yakni Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Arinaldi menilai sinergi lintas lembaga tersebut tidak hanya mempercepat pemulihan arsip, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran bagi para taruna STPN yang terlibat langsung dalam proses restorasi.
“Semoga kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi institusi, masyarakat, serta membentuk karakter para Taruna/i STPN sebagai calon insan pertanahan yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Restorasi dilakukan dengan membersihkan, mengeringkan, serta memilah dokumen yang terendam air dan lumpur. Proses tersebut dilakukan secara bertahap guna memastikan data tetap dapat diselamatkan.
Arinaldi menambahkan, pemulihan arsip ini sekaligus menjadi momentum percepatan transformasi layanan pertanahan berbasis digital.
“Jadi kita tidak hanya berbicara terkait dengan pembersihan dan penjemuran, tetapi bagaimana data tersebut bisa segera menjadi data digital. Kita berharap Kantor Pertanahan yang saat ini sangat terdampak, akan lahir kembali menjadi Kantor Pertanahan yang modern dan mampu melayani seluruh layanan pertanahan secara digital,” katanya.
Sementara itu, Kepala ANRI Mego Pinandito menegaskan bahwa penanganan arsip terdampak bencana membutuhkan ketelitian dan koordinasi lintas lembaga yang kuat.
“Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian, kita harus bersama-sama. Ada pilar-pilar utama dari kementerian, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN sebagai pemilik arsip, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BNPB, serta ANRI, untuk membangun kolaborasi antar dan lintas kementerian, lintas pemerintahan, bahkan lintas kompetensi,” ujarnya.
ANRI, lanjut dia, telah menurunkan tenaga profesional untuk bekerja bersama jajaran BPN daerah dalam memulihkan arsip satu per satu, guna memastikan data pertanahan masyarakat tetap terselamatkan di tengah situasi bencana.
Pemerintah menargetkan seluruh proses restorasi arsip terdampak dapat dirampungkan pada akhir 2026 guna mempercepat normalisasi pelayanan pertanahan di wilayah Aceh yang terdampak. (*/jiga)
