JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai membahas dasar teknis penyusunan anggaran tahun 2027 dengan menitikberatkan pada efisiensi dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pembahasan tersebut difokuskan pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) yang menjadi acuan dalam perencanaan program dan kegiatan kementerian di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan geopolitik.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
“Terkait pembahasan KRO dan RO, berkaitan dengan kondisi ekonomi negara kita, kita harus betul-betul efisien, memberikan output yang besar kepada masyarakat, sebagaimana tugas kita dalam memberikan pelayanan. Agar kualitas layanan tidak terganggu,” ujarnya saat membuka rapat pembahasan secara daring, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 13 April 2026 dan diikuti sekitar 100 pegawai dari berbagai unit kerja pusat ATR/BPN. Dalam arahannya, Dalu meminta agar penyusunan KRO dan RO 2027 disusun secara komprehensif, mencakup kerangka acuan kerja yang selaras dengan target kinerja serta implementasi di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa setiap usulan program harus memiliki kekuatan substansi sekaligus tertata secara struktur, logika, dan pembiayaan. Selain itu, kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan anggaran diminta untuk dikaji ulang.
“Seluruh prosesnya harus menghasilkan perencanaan yang lebih efisien, realistis, dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KRO dan RO sejak 2025.
Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah komponen perencanaan dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan dan perlu disesuaikan.
“Dengan pembahasan ini, kami yakini akan ada perubahan terhadap struktur yang selama ini digunakan. Harapannya, perubahan tersebut dapat diterapkan dalam penganggaran 2027 secara lebih detail dan tanpa keraguan,” ujarnya.
Melalui pembahasan ini, ATR/BPN menargetkan perencanaan anggaran 2027 yang lebih adaptif terhadap tantangan global sekaligus mampu menjaga kualitas layanan pertanahan bagi masyarakat. (AR/KR/jiga)
