PADANG, FOKUSSUMBAR.COM – Pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sumatera Barat mencatat pembangunan 970 unit rumah sepanjang 2026.
Organisasi tersebut juga telah menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemerintah kabupaten/kota dengan total luas sekitar 45.000 meter persegi.
Capaian itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar, Ahdiarsyah, saat menghadiri peringatan HUT ke-28 APERSI di Hotel Ibis Padang, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut Ahdiarsyah, angka pembangunan tersebut memperlihatkan kontribusi pengembang dalam membantu pemerintah memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.
Setiap rumah yang dibangun diharapkan mampu memberikan kepastian tempat tinggal sekaligus membuka peluang kehidupan yang lebih baik bagi keluarga penerima manfaat.
Peringatan HUT APERSI tahun ini mengusung tema “28 Tahun APERSI, Menghidupkan Kawasan”. Acara dihadiri Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indraaetiawan dan jajaran, Ketua DPD APERSI Sumbar Liswendi Kamar dan jajaran serta sejumlah pemangku kepentingan. Pengurus dan anggota APERSI dari berbagai daerah di Indonesia juga mengikuti kegiatan secara daring.
Puncak acara ditandai pemotongan tumpeng oleh Deddy Indra Setiawan bersama Liswendi Kamar dan disaksikan tamu undangan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan organisasi yang telah memasuki usia 28 tahun.
970 Rumah dan Tantangan Program 3 Juta Rumah
Ahdiarsyah menyebut pengembang memiliki posisi strategis dalam mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Target tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga pengembang, perbankan, lembaga pembiayaan, BUMN, dunia usaha, hingga masyarakat.
Ia mengingatkan agar pembangunan perumahan tidak berhenti pada pencapaian jumlah unit. Kualitas bangunan, legalitas tanah, kesesuaian tata ruang, ketersediaan air bersih, sanitasi, drainase, dan aksesibilitas harus mendapat perhatian sejak tahap perencanaan.
Ahdiarsyah juga meminta pengembang melaporkan apabila masih menemukan pemerintah kabupaten/kota yang belum menerapkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri.
Pemerintah Provinsi Sumbar, katanya, memiliki kewenangan melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Informasi dari para pengembang sangat dibutuhkan agar kami bisa melakukan monitoring dan pengawasan. Ini bagian dari komitmen pemerintah memberikan kemudahan sehingga biaya pembangunan tidak membengkak dan harga rumah tetap terjangkau bagi masyarakat,” jelasnya.
APERSI Minta Harga Rumah Subsidi Disesuaikan
Ketua Umum DPP APERSI Deddy Indra Setiawan menilai keberhasilan pembangunan perumahan tidak cukup diukur dari banyaknya rumah yang selesai dibangun.
Menurutnya, pengembang juga harus memastikan kawasan yang dibangun berkembang menjadi lingkungan tempat tinggal yang nyaman, produktif, dan memiliki kehidupan sosial.
Ia menggambarkan dampak pembangunan perumahan mulai dirasakan sejak proses konstruksi, ketika masyarakat memperoleh pekerjaan. Setelah rumah dihuni, kawasan tersebut diharapkan melahirkan aktivitas ekonomi baru serta interaksi sosial antarwarga.
Karena itu, penyediaan jalan lingkungan, air bersih, listrik, drainase, hingga kemudahan akses ke sekolah, tempat kerja, dan transportasi umum harus menjadi bagian dari pembangunan.
“Di situlah kita melihat sebuah kawasan mulai hidup. Bagian kita adalah memastikan kehidupan itu bisa tumbuh dengan baik,” katanya.
Di tengah upaya meningkatkan kualitas perumahan, Deddy juga mengungkapkan persoalan yang dihadapi pengembang, khususnya dalam penyediaan rumah subsidi.
Kenaikan harga material dan biaya konstruksi membuat beban pembangunan semakin besar. Sementara itu, harga jual rumah subsidi masih dibatasi oleh ketentuan pemerintah.
APERSI berharap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) segera mengevaluasi harga jual rumah subsidi dengan memperhitungkan perkembangan biaya bahan bangunan dan kebutuhan konstruksi.
Organisasi tersebut juga mengajukan perubahan ketentuan luas lahan rumah subsidi. Dari ketentuan sebelumnya 60–200 meter persegi menjadi 50–90 meter persegi.
Menurut Deddy, penyesuaian tersebut dapat membuka ruang efisiensi penggunaan tanah, terutama di tengah semakin terbatasnya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.
Persoalan ketersediaan tanah juga berkaitan dengan aturan perlindungan lahan pertanian dan kebijakan tata ruang. Untuk mencari jalan keluar, APERSI telah melakukan audiensi dengan Satgas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian terkait.
APERSI Sumbar Perkuat Kapasitas Pengembang
Ketua DPD APERSI Sumbar Liswendi Kamar menyambut kehadiran langsung Ketua Umum DPP APERSI dalam peringatan HUT ke-28 di Padang.
Liswendi menilai kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi anggota untuk memperluas wawasan sekaligus mempererat hubungan antarpengembang.
Sebelum acara puncak, APERSI Sumbar telah menggelar sejumlah agenda diskusi dan berbagi pengetahuan dengan menghadirkan pakar properti dari tingkat daerah maupun nasional.
Liswendi berharap materi dan pengalaman yang diperoleh anggota dapat diterapkan dalam kegiatan usaha, sehingga kemampuan pengembang semakin meningkat dan pembangunan perumahan di Sumbar terus berkembang.
“Kami berharap berbagai ilmu dan pengalaman yang dibagikan dapat menambah wawasan pengembang. Dengan begitu, APERSI semakin berkembang dan pembangunan perumahan di Sumatera Barat semakin meningkat,” ujarnya.
Memasuki usia 28 tahun, APERSI dihadapkan pada pekerjaan besar untuk menjawab kebutuhan hunian masyarakat. Tantangannya bukan hanya memperbanyak rumah, tetapi juga memastikan setiap kawasan memiliki infrastruktur memadai, lingkungan tertata, dan mampu mendukung kehidupan penghuninya. (jiga)