BANYUMAS, FOKUSSUMBAR.COM — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Nusantara Young Leaders pada sesi “Total Politik” di Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (25/4/2026).
Dalam sesi dialog bersama mahasiswa, Nusron menjelaskan pendekatan yang ia terapkan dalam memimpin kementerian, terutama dalam menyelesaikan persoalan pertanahan. Ia menyebut latar belakang sebagai mantan aktivis mahasiswa membentuk cara pandangnya dalam mengedepankan aspek kemanusiaan.
“Cara menyelesaikan masalah itu dengan pendekatan kemanusiaan dan berkeadilan. Manusia kita tempatkan sebagai yang utama. Semua kebijakan harus memanusiakan manusia,” ujar Nusron.
Ia menambahkan, ukuran kepemimpinan tidak hanya terletak pada jabatan, tetapi sejauh mana kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pejabat publik harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar setiap kebijakan berdampak positif dan berkelanjutan.
“Segala sesuatu yang bermanfaat akan bertahan. Kalau tidak bermanfaat, tidak mungkin bisa bertahan,” katanya.
Lebih lanjut, Nusron menekankan pentingnya prinsip kemudahan bagi masyarakat dalam setiap kebijakan. Ia juga mengaitkan kepemimpinan dengan nilai moral, di mana pemimpin yang mempersulit rakyat akan menghadapi kesulitan, sementara yang mempermudah akan mendapat kemuliaan.
Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mengajak mahasiswa untuk tetap kritis, namun dengan tujuan yang jelas demi kepentingan bangsa. Ia menilai kritik merupakan kewajiban mahasiswa, tetapi harus disertai arah yang konstruktif.
Acara yang mengusung tema “Mencetak Negarawan, Membangun Peradaban” ini turut menghadirkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai penggagas kegiatan. Diskusi dipandu oleh Arie Putra dan Budi Adiputro, serta diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.
Pada kegiatan tersebut, Nusron didampingi sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas Sri Rejeki. (MW/CK/jiga)
