Oleh: Hendri Parjiga
KURANG dari tiga bulan lagi, Sumatera Barat akan menggelar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XVI pada 2–14 Oktober 2026, dengan 12 kabupaten/ kota sebagai tuan rumah dan mempertandingkan 53 cabang olahraga.
Ajang ini bukan sekadar kalender rutin olahraga daerah. Porprov 2026 adalah momentum kebangkitan olahraga Sumbar setelah vakum selama delapan tahun.
Terakhir kali Porprov digelar pada 2018 dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman sebagai tuan rumah.
Setelah itu, berbagai dinamika membuat pesta olahraga terbesar di Ranah Minang terhenti cukup lama.
Delapan tahun adalah rentang waktu yang panjang dalam dunia pembinaan atlet. Banyak generasi atlet datang dan pergi tanpa pernah merasakan atmosfer kompetisi multi-event tingkat provinsi.
Karena itu, kembalinya Porprov tahun ini membawa harapan besar.
Harapan lahirnya atlet-atlet baru menuju PON 2028.
Harapan bangkitnya pembinaan olahraga di daerah.
Dan yang tak kalah penting, harapan hadirnya penyelenggaraan yang profesional dan bermartabat.
Namun, harapan itu harus dibarengi kewaspadaan.
Pelaksanaan Porprov XII Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diselenggarakan pada 16 hingga 26 Juli 2026 memberikan pelajaran yang sangat mahal.
Di tengah semangat mempersiapkan atlet menuju PON XXII 2028, pesta olahraga tersebut justru diwarnai berbagai kisruh di sejumlah cabang olahraga.
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi mengakui masih ada belasan cabang olahraga yang hasil pertandingannya belum dapat disahkan karena masih bergulir protes dan sengketa dari sejumlah kontingen.
KONI NTB bahkan memilih menunda pengesahan hasil demi memastikan seluruh keberatan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sorotan paling besar datang dari cabang olahraga drum band. Enam kabupaten/kota melayangkan mosi tidak percaya kepada Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) Pusat.
Mereka mempersoalkan proses penilaian yang dinilai tidak transparan serta perubahan hasil pertandingan setelah pengumuman awal.
Polemik tersebut berkembang menjadi perdebatan panjang dan menyita perhatian publik olahraga tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 itu.
Bagi Sumatera Barat, persoalan itu tidak boleh dipandang sebagai urusan daerah lain semata. Justru di situlah letak pelajarannya.
Sebuah Porprov bisa kehilangan makna ketika yang ramai dibicarakan bukan prestasi atlet, melainkan protes, sengketa, dan tudingan ketidakadilan.
Medali memang bisa dihitung, tetapi kepercayaan jauh lebih sulit dipulihkan ketika sudah hilang.
Inilah yang harus menjadi warning keras bagi seluruh pemangku kepentingan Porprov XVI Sumbar.
KONI Sumbar, Panitia Besar, Technical Delegate (TD), Pengurus Provinsi cabang olahraga, perangkat pertandingan, hingga pemerintah daerah harus menyadari bahwa potensi konflik dalam multi-event olahraga selalu ada.
Pertanyaannya bukan apakah konflik mungkin terjadi, melainkan seberapa siap penyelenggara mencegah dan menanganinya.
Ada beberapa titik rawan yang wajib diamankan sejak sekarang.
Regulasi jangan berubah di tengah jalan
Semua ketentuan pertandingan harus final sebelum pertandingan dimulai. Sistem pertandingan, syarat keabsahan atlet, mekanisme protes, hingga tata cara penetapan juara harus dipahami seluruh kontingen. Technical meeting tidak boleh hanya menjadi acara seremonial.
Wasit dan juri adalah benteng terakhir
Banyak kisruh olahraga berawal dari keputusan perangkat pertandingan yang dipertanyakan. Karena itu, penunjukan wasit dan juri harus benar-benar berbasis kompetensi, lisensi, dan integritas. Satu keputusan yang dianggap tidak adil dapat memicu konflik antardaerah.
Protes harus cepat dan transparan
Kontingen harus mengetahui dengan jelas ke mana keberatan disampaikan, siapa yang memeriksa, dan kapan keputusan diambil. Sengketa yang dibiarkan berlarut-larut hanya akan memperkeruh suasana pertandingan.
Hasil pertandingan harus terbuka
Di era digital, tidak ada alasan menunda publikasi hasil resmi. Jadwal, skor, klasemen, hingga keputusan sidang protes seharusnya dapat diakses secara cepat dan terbuka. Transparansi adalah cara paling efektif meredam spekulasi.
Koordinasi jangan berhenti di ruang rapat
KONI Sumbar memang telah dan akan melakukan berbagai rapat koordinasi dengan Pengprov cabang olahraga, Technical Delegate, dan pemerintah daerah.
Langkah itu patut diapresiasi. Namun pengalaman di NTB menunjukkan bahwa kesiapan administrasi belum tentu menjamin kelancaran pelaksanaan di lapangan.
Yang menentukan justru kemampuan eksekusi pada hari pertandingan.
Porprov XVI Sumbar akan melibatkan ribuan atlet, pelatih, ofisial, dan perangkat pertandingan dari 19 kabupaten/ kota.
Dengan skala sebesar itu, potensi gesekan sangat mungkin terjadi. Karena itu, mitigasi konflik harus menjadi bagian utama dari persiapan, bukan sekadar pelengkap.
Sumatera Barat memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa pesta olahraga daerah dapat diselenggarakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi sportivitas.
Delapan tahun penantian terlalu mahal untuk dipertaruhkan oleh persoalan yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal.
Jangan sampai Porprov XVI Sumbar dikenang karena sengketa hasil pertandingan.
Jangan sampai atlet yang telah berlatih bertahun-tahun pulang dengan rasa kecewa akibat persoalan nonteknis.
Dan jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap olahraga daerah kembali terkikis.
Belajarlah dari kisruh yang terjadi di NTB.
Karena ukuran keberhasilan sebuah Porprov bukan hanya jumlah medali yang diperebutkan, melainkan seberapa besar kepercayaan seluruh peserta terhadap integritas penyelenggara.
Itulah ujian sesungguhnya bagi Porprov XVI Sumbar 2026
Delapan tahun penantian tidak boleh berakhir dengan sengketa. Porprov XVI Sumbar harus menjadi panggung lahirnya juara, bukan panggung lahirnya konflik. []
Hendri Parjiga adalah Wartawan Utama, Pemimpin Redaksi FokusSumbar.Com dan Ketua Bidang Humas KONI Sumbar