Cawawako Hidayat Berdiskusi dengan FWP, Pembangunan Kota Berbasis Meritokrasi Transparan dan Gitalisasi

Cawawako Padang Hidayat foto bersama seusai berdiskusi dengan FWP. (foto; ist)

PADANG, FOKUSSUMBAR.COM – Acara bedah visi dan misi bersama pasangan Hendri Septa – Hidayat, yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang di salah satu cafe di Kota Padang, hari ini, berlangsung dengan pemaparan yang jelas dan terukur dari Hidayat.

Kegiatan dengan tema membangun tata kelola berbasis meritokrasi, ditunjang dengan pelayanan pemerintahan transparan melalui jaringan digital, dapat membawa perubahan positif bagi Kota Padang, dipandu langsung Ketua FWP, Al Imran dengan santai dan interaktif.

Pada kesempatan itu, calon wakil walikota Hidayat menyampaikan bahwa salah satu nilai utama dalam misinya adalah “Metropolitan Maju Berkelanjutan dengan Iman, Taqwa, dan Kualitas.” Melalui konsep ini, ia menekankan pentingnya keterpaduan antara nilai spiritual, keterampilan, dan komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang mengutamakan transparansi serta kualitas kerja yang tinggi.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus didasarkan pada integritas, sinergi antara pemerintah dan masyarakat, serta penggunaan teknologi digital sebagai sarana transparansi.

Dijelaskannya, sistem meritokrasi menjadi salah satu dasar bagi tata kelola pemerintahan yang diusulkan oleh Hidayat. Dalam meritokrasi, penempatan seseorang di posisi strategis harus berdasarkan keterampilan dan pencapaian, bukan latar belakang keluarga, status sosial, atau koneksi pribadi.

Meritokrasi dipercaya akan membawa pemerintahan yang lebih efektif karena menempatkan orang-orang yang kompeten pada posisi penting, sehingga hasil kerja yang diperoleh akan maksimal.

Hidayat berargumen bahwa penerapan meritokrasi dalam pemerintahan Kota Padang dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Sistem ini memungkinkan setiap pegawai pemerintahan untuk bersaing secara sehat berdasarkan prestasi dan kapabilitas, bukan berdasarkan faktor non-objektif. Dengan demikian, mereka yang menempati posisi penting adalah yang benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab mereka.

Namun, Hidayat juga menyadari bahwa penerapan meritokrasi dalam lingkungan pemerintahan memiliki tantangan tersendiri. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membangun sistem seleksi yang benar-benar adil dan transparan sehingga semua pihak merasa dihargai dan kesempatan diberikan secara merata. Di samping itu, masih ada budaya birokrasi yang harus diperbaiki, di mana beberapa orang mungkin masih enggan menerima perubahan menuju meritokrasi.

Dalam paparannya, Hidayat menyampaikan bahwa visi ini mencakup pembangunan yang berfokus pada kemajuan ekonomi, infrastruktur yang kokoh, serta layanan masyarakat yang prima. Selain itu, nilai “iman dan taqwa” dalam visi tersebut menggambarkan pentingnya landasan moral dan etika yang menjadi panduan setiap langkah kebijakan yang diambil.

Salah satu aspek kunci dalam visi ini adalah keberlanjutan pembangunan. Hidayat meyakini bahwa pembangunan yang sukses harus dapat bertahan dalam jangka panjang dan memberikan manfaat kepada generasi mendatang.

Oleh karena itu, setiap langkah pembangunan akan dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan pengembangan ekonomi yang inklusif. Oleh karenanya pada era digital saat ini, transparansi dalam pemerintahan bukan lagi sebuah opsi, melainkan sebuah kebutuhan.

Dalam hal ini, Hidayat menekankan pentingnya penggunaan jaringan digital untuk memberikan layanan pemerintahan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Melalui sistem digital, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan dengan lebih mudah, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkat.

Hidayat juga menambahkan bahwa jaringan digital dapat mendukung pengelolaan data yang lebih baik dalam pemerintahan. Sebagai contoh, setiap keputusan, kebijakan, atau penggunaan anggaran bisa didokumentasikan dan diakses secara real-time oleh publik.

Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya dan menggunakan anggaran publik. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel.

Penggunaan teknologi digital dalam layanan publik juga dapat meningkatkan efisiensi, karena proses birokrasi yang biasanya memakan waktu bisa dipangkas melalui otomatisasi. Masyarakat tidak lagi perlu datang ke kantor pemerintahan untuk mengurus berbagai keperluan, tetapi dapat melakukannya secara online, sehingga hemat waktu dan biaya.

Namun, implementasi sistem meritokrasi dan digitalisasi dalam pemerintahan tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengatasi resistensi dari pihak-pihak yang tidak terbiasa dengan sistem baru ini.

Di beberapa kasus, ada pihak yang masih nyaman dengan sistem lama yang sering kali didominasi oleh hubungan pribadi dalam penentuan posisi strategis. Untuk itu, Hidayat menyarankan adanya sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan agar sistem meritokrasi dan digitalisasi dapat diterima oleh seluruh kalangan di pemerintahan.

Selain itu, keamanan data dalam layanan digital juga menjadi perhatian penting. Sistem digital yang digunakan oleh pemerintahan harus mampu melindungi data pribadi masyarakat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hidayat mengusulkan pengembangan infrastruktur teknologi yang kuat dan berstandar tinggi serta pembaruan regulasi terkait perlindungan data.

Perlu ditegaskan bahwa visi “Metropolitan Maju Berkelanjutan” tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Ia berharap agar masyarakat Kota Padang dapat terlibat dalam setiap tahap pembangunan melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Dengan sinergi ini, Hidayat yakin bahwa pembangunan di Kota Padang dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai contoh, Hidayat menyebutkan bahwa pemerintah akan membuka kanal komunikasi online di mana masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap kebijakan atau program pemerintah.

Ia juga berencana untuk mengadakan forum-forum tatap muka secara berkala dengan warga, agar komunikasi tidak hanya terbatas pada dunia digital. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih dekat dengan pemerintah dan terlibat dalam proses pembangunan secara langsung.

Melalui acara yang digawangi oleh Forum Wartawan Parlemen (FWP) Padang ini, Hidayat berhasil menyampaikan pandangannya tentang pemerintahan meritokratis dan pentingnya digitalisasi untuk transparansi.

Al Imran yang memandu acara membuat diskusi ini berjalan santai namun padat makna, sehingga visi dan misi yang disampaikan Hidayat dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Dengan penerapan meritokrasi, Hidayat berharap dapat membangun tim pemerintahan yang solid dan kompeten, yang siap untuk menghadapi tantangan-tantangan Kota Padang di masa depan. Sementara itu, dengan layanan pemerintahan yang transparan melalui jaringan digital, masyarakat diharapkan dapat merasa lebih dekat dengan pemerintah serta lebih percaya terhadap setiap langkah kebijakan yang diambil.

Pada akhirnya, visi dan misi ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan Kota Padang yang lebih maju secara fisik, tetapi juga membangun masyarakat yang berdaya dan sejahtera. Dalam jangka panjang, Hidayat berharap agar Kota Padang dapat menjadi contoh kota metropolitan yang mengedepankan meritokrasi, transparansi, dan keberlanjutan bagi kota-kota lain di Indonesia.

Semangat “Metropolitan Maju Berkelanjutan dengan Iman, Taqwa, dan Kualitas” yang diusung oleh Hidayat merupakan harapan baru bagi masyarakat Kota Padang menuju masa depan yang lebih cerah. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *