JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (13/6/2026).
Dalam kegiatan bertema “Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”, Wamen Ossy menjelaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah membutuhkan dukungan ketersediaan lahan dan tata kelola pertanahan yang baik.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujarnya.
Menurut Wamen Ossy, kondisi sumber daya agraria Indonesia saat ini terdiri atas sekitar 77 persen wilayah laut dan 23 persen daratan atau sekitar 189 juta hektare. Dari total daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini, sekitar 79,5 persen wilayah yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah berhasil dipetakan.
“Kami sedang menyelesaikan pemetaan 20,5 persen bidang tanah yang tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyelesaian pemetaan seluruh bidang tanah pada kawasan APL akan memperkuat basis data pertanahan nasional yang lebih lengkap dan terintegrasi. Data tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi Kebijakan Satu Peta yang saat ini terus didorong pemerintah.
Di hadapan para mahasiswa peserta Akademi Politik, Wamen Ossy juga menekankan pentingnya integrasi data pertanahan dan kehutanan untuk mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang selama ini menjadi salah satu penyebab sengketa dan konflik agraria.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan maupun kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” katanya.
Melalui percepatan pemetaan dan integrasi data pertanahan, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat memberikan dukungan yang lebih kuat terhadap pelaksanaan Asta Cita Presiden sekaligus mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih modern, akurat, dan berkeadilan. (*)
