Pesisir Selatan Dapat Tambahan Kuota Kampung Nelayan Merah Putih

JAKARTA, FOKUSSUMBAR.COM – Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh tambahan kuota Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahun 2026 dari semula tiga lokasi menjadi lima lokasi.

Tambahan tersebut diputuskan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, 2–3 Juli 2026.

Dalam rakornas itu, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Hadi Susilo, didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Andi Syafinal.

Tambahan kuota diperoleh pada sesi Desk Usulan Kampung Nelayan Merah Putih. Dengan penambahan tersebut, lima nagari yang menjadi lokasi pelaksanaan program pada 2026 yakni Nagari Sungai Pinang dan Nagari Ampang Pulai di Kecamatan Koto XI Tarusan, Nagari Koto Nan Duo IV Koto Hilie di Kecamatan Batang Kapas, Nagari Pulau Rajo Inderapura di Kecamatan Airpura, serta Nagari Air Haji Barat di Kecamatan Linggo Sari Baganti.

Baca juga:  Bupati Hendrajoni Terima Penghargaan Pendidikan Nasional di Yogyakarta

Program Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan sarana dan prasarana perikanan, penguatan kelembagaan nelayan, peningkatan produktivitas usaha perikanan, serta pengembangan ekonomi kawasan pesisir. Program ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung swasembada pangan nasional.

Secara terpisah, Bupati Hendrajoni menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penambahan kuota tersebut.

“Penambahan kuota ini merupakan peluang besar untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen mengawal pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih agar berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga:  Menjemput Bahagia

Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan program berlangsung efektif, transparan, berkelanjutan, serta mampu mendorong peningkatan daya saing sektor perikanan dan perekonomian masyarakat pesisir. (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *