BUKITTINGGI, FOKUSSUMBAR.COM – Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi siswa SMA, SMK dan SLB Negeri dan SMA, SMK dan SLB swasta ber-KK kota Bukittinggi hanya bagi siswa masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berpotensi membuat pihak sekolah kelabakan.
Bagaimana tidak, keuangan guna mendukung kegiatan operasional sekolah setiap tahunnya dipastikan dananya tersedia salah satunya dari BKK bakalan tidak lagi dapat dipastikan.
“Pemberian BKK dari Pemerintah Kota Bukittinggi bagi siswa warga Bukittinggi sangatlah membantu operasional sekolah,” ujar Kepala SMK Negeri 1 Kota Bukittinggi, Gustian Budiarto di Bukittinggi, Senin (14/4/2025).
Kata dia, pemberian BKK hanya bagi siswa masuk DTKS mungkin jumlahnya tidak lagi banyak. Dulu penerima BKK ada sebanyak 490 siswa.
Dengan jumlah siswa 490 dapat BKK senilai Rp185.000 per orang akan mencapai Rp90.650.000 per bulannya. Jika per tahun akan berjumlah Rp1.087.800.000.
Disampaikan, data saat ini masuk dari siswa memiliki DTKS masih berproses. Kalau pun sudah final kemungkinan dari jumlah kurang 100 siswa penerima BKK untuk tahun 2025 ini.
Untuk diketahui, dana BOS siswa SMK per siswa per tahun sebesar Rp1.600.000. Jumlah siswa SMK Negeri Bukittinggi 1.952 total BOS setahun Rp3.123.200.000.
“Di SMK N 1 dana dibutuhkan mendukung seluruh kegiatan operasional sekolah Rp6 miliar per tahun. BOS sekitar Rp3 miliar,” paparnya.
Menurut dia, dana BOS sebesar Rp3 miliar itu, kemudian adanya biaya komite besaran per bulan oleh siswa nominalnya bervariasi tidak menyeluruh Rp185 ribu per bulan.
“Jadi bantuan BKK itu dana dapat dipastikan sebesar Rp185 ribu masuk setiap bulannya, lantaran sudah dianggarkan pemerintah yang memiliki program BKK,” sebutnya.
Hal sama disampaikan Kepala SMK Negeri 2 Kota Bukittinggi, Meri Desna. Kata Meri, siswa penerima BKK kalau hanya yang masuk DTKS akan berpengaruh dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah.
Menurut dia, siswa penerima BKK di SMK Negeri 2 berjumlah 573 orang yaitu per bulan per siswa sebesar Rp125.000, jika se tahun akan mencapai Rp859.500.000.
“Bantuan dari BKK tersebut jelas dan pasti nilainya karena sudah dialokasikan. Jadi kami sangat terbantu mendukung pembiayaan kegiatan sekolah,” ungkapnya.
“Memang ada uang komite siswa yang nominal paling tinggi Rp125 ribu per bulan. Tidak semua siswa di sini membayar senilai Rp125 ribu itu, selain jauh di bawah dari Rp125 ribu, bahkan ada yang tak membayar sama sekali,” sebut Meri.
Disebutkan, keterbatasan dana guna mendukung semua kegiatan untuk pembiayaan sekolah dalam proses belajar mengajar, BKK itu solusi tambahan dari kekurangan dana.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi pada tahun 2025 telah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar lebih untuk membayarkan iuran komite pelajar.
Dana tersebut dialokasikan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan juga dana hibah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pendidikan.
Penganggaran dana ini berasal dari dua sumber utama, yaitu Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp9.753.000.000 dan bantuan hibah senilai Rp4.715.645.000.
Dana tersebut akan disalurkan kepada 5.351 siswa SMA, SMK dan SLB Negri dan 699 siswa SMA, SMK dan SLB swasta di Kota Bukittinggi. Kini BKK itu dari ederan baru di Pemko Bukittinggi hanya bagi siswa masuk DTKS. (*/adi)
