BUKITTINGGI, FOKUSSUMBAR.COM – Ada harapan besar di balik perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2026. Bukan sekadar menambah atau menggeser angka anggaran, perubahan ini diarahkan untuk memastikan program pembangunan, infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut terlihat dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 yang dihantarkan Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam rapat paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Senin (10/8/2026).
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp775,24 miliar. Angka ini meningkat Rp131,28 miliar dibandingkan APBD sebelum perubahan yang berada di angka Rp643,96 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp909,37 miliar, meningkat Rp199,05 miliar dari sebelumnya Rp710,32 miliar.
Yang cukup mendapat perhatian adalah peningkatan belanja modal. Dari sebelumnya Rp61,72 miliar, belanja modal direncanakan meningkat menjadi Rp170,53 miliar, atau bertambah sekitar Rp108,8 miliar.
Peningkatan tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan, terutama penyelesaian infrastruktur prioritas daerah.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengatakan perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kondisi daerah yang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurutnya, perubahan APBD juga menjadi momentum untuk mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Raperda ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengoptimalkan sisa waktu tahun anggaran demi kepentingan masyarakat Kota Bukittinggi,” jelasnya.
Dari Angka Menjadi Manfaat
Pembahasan Raperda Perubahan APBD kemudian berlanjut dengan pandangan umum enam fraksi DPRD Kota Bukittinggi, Selasa (11/8/2026).
Sejumlah sektor menjadi sorotan, mulai dari peningkatan PAD, pemanfaatan SiLPA, belanja modal dan pembangunan infrastruktur hingga transportasi, pariwisata, UMKM, pengendalian inflasi serta peningkatan pelayanan publik berbasis digital.
Nur Hasra dari Fraksi PKS mengapresiasi langkah pemerintah menyesuaikan kebijakan anggaran dengan kondisi tahun berjalan.
Ia menilai perubahan APBD harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Keberhasilan perubahan APBD terletak pada ketepatan anggaran dalam menjawab persoalan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat Kota Bukittinggi,” ujarnya.
Sementara Shabirin Rahmat dari Fraksi Gerindra menegaskan setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki alasan yang jelas, sasaran terukur dan manfaat yang nyata.
Pandangan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa besarnya anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut diwujudkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
SiLPA untuk Program Prioritas
Menjawab pandangan fraksi-fraksi DPRD, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menjelaskan, peningkatan pendapatan sebesar Rp131,28 miliar terutama berasal dari pendapatan transfer yang bertambah Rp129,93 miliar. Sementara PAD meningkat Rp356,25 juta menjadi Rp176,73 miliar.
Ramlan menjelaskan, penyesuaian target PAD dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap capaian riil setiap objek pendapatan hingga triwulan berjalan, dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi serta kemampuan pemungutan aktual di lapangan.
Begitu pula dengan SiLPA sebesar Rp94,14 miliar yang merupakan hasil audit LKPD 2025.
Menurut Ramlan, dana tersebut akan diarahkan untuk program yang benar-benar siap dilaksanakan dan memiliki tingkat urgensi tinggi.
Sedangkan peningkatan belanja sebesar Rp199,05 miliar diarahkan untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan program dan kegiatan tahun berjalan, termasuk memperkuat belanja modal untuk penyelesaian infrastruktur prioritas.
“Setiap usulan penambahan belanja tetap melalui proses verifikasi kebutuhan riil oleh Perangkat Daerah, disertai indikator kinerja dan target output yang terukur,” tegas Ramlan.
Menjaga Arah Pembangunan Bukittinggi
Perubahan APBD 2026 akhirnya bukan hanya berbicara mengenai angka Rp775,24 miliar pada sisi pendapatan atau Rp909,37 miliar pada sisi belanja.
Lebih dari itu, terdapat pesan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus mampu bergerak mengikuti kebutuhan masyarakat.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, transportasi, pariwisata, penguatan UMKM hingga pemanfaatan teknologi, seluruhnya membutuhkan dukungan anggaran yang tepat dan terukur.
Dengan perubahan APBD ini, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama DPRD diharapkan mampu memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan sebuah anggaran bukan hanya terlihat dari berapa besar dana yang dibelanjakan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang kembali dirasakan masyarakat. (adv)