MALANG, FOKUSSUMBAR.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kepastian hukum hak atas tanah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Hal itu disampaikannya saat mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Panen Raya TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/7/2026).
Menurut Nusron, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah. Karena itu, Kementerian ATR/BPN terus berupaya mendukung program swasembada pangan melalui percepatan legalisasi aset, penataan ruang yang berkelanjutan, serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.
“Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah,” ujar Nusron melalui akun Instagram resminya.
Ia menegaskan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada dan kedaulatan pangan Indonesia.
“Kami berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan kedaulatan pangan Indonesia,” katanya.
Nusron juga menilai pelaksanaan Panen Raya Serentak di 43 titik di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata sinergi lintas sektor dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Ini wujud nyata sinergi pemerintah dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani,” ujarnya.
Pada kegiatan panen raya di Kota Malang tersebut dipanen berbagai komoditas pertanian, di antaranya tebu, padi, dan kedelai. Acara itu juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto. (LS/JR)
