Oleh Rafmateti, S.Pd., M.Pd.*)
Ada kalanya pengabdian itu harus melintasi lautan bergelombang, menantang Sitinjau Lauik yang terjal, atau berjalan kaki dari rumah ke rumah di kampung terpencil hanya untuk memastikan satu anak berkebutuhan khusus mendapatkan haknya untuk belajar.
Itulah yang saya jalani selama bertahun-tahun sebagai pengawas sekolah yang membina sembilan satuan pendidikan luar biasa (SLB) di empat wilayah berbeda: Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Sawahlunto, dan Kota Padang.
Perjalanan ke Mentawai selalu menjadi ujian tersendiri. Dari Padang ke Tuapejat memakan waktu 4–12 jam dengan kapal cepat atau kapal lambat. Ke Sikakap bisa mencapai 15 jam. Kadang saya harus melanjutkan perjalanan dengan perahu nelayan atau menyewa motor di pulau yang belum beraspal.
Di sana, saya menemui SLB yang hanya memiliki satu guru berlatar belakang pendidikan luar biasa, bahkan ada sekolah negeri baru yang sama sekali belum memiliki guru tetap.
Di Dharmasraya, sekolah binaan saya berada di perbatasan Jambi dan kawasan eks transmigrasi yang multikultural. Guru berkualifikasi S1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) bisa dihitung dengan jari.
Sawahlunto dan Padang pun tak kalah menantang: jarak, keterbatasan sumber daya, hingga indikator rapor pendidikan yang masih berada pada level “sedang” dan “kurang”.
Namun, tantangan itu justru menjadi pemantik.
Dari Rumah ke Rumah, dari Hati ke Hati
Saya memilih turun langsung. Di Sikakap, Mentawai, saya mendatangi rumah-rumah untuk mendata anak berkebutuhan khusus. Hasilnya: 65 penyandang disabilitas terdata, 16 di antaranya siap bersekolah. Data itu menjadi bukti kuat hingga akhirnya SLB Negeri 1 Mentawai mendapatkan izin operasional.
Saya juga memberikan pelatihan langsung kepada kepala sekolah dan guru— kebanyakan bukan lulusan PLB—tentang kurikulum pendidikan khusus, asesmen perkembangan, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena jumlah guru terbatas, saya menginisiasi kelompok kerja guru lintas sekolah agar mereka bisa saling berbagi praktik baik.
Melihat guru kesulitan melakukan asesmen perkembangan anak secara akurat, saya menciptakan aplikasi Asesmen Perkembangan bernama ABKKu. Aplikasi berbasis web ini membantu guru, meski bukan lulusan PLB, melakukan asesmen awal, merancang program pembelajaran individu (PPI), dan menyusun RPP yang benar-benar sesuai dengan kemampuan awal murid.
Hasilnya? Guru menjadi lebih percaya diri. Pembelajaran lebih terukur. Anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan yang lebih tepat sasaran.
Refleksi dari Perjalanan Panjang
Setelah ribuan kilometer laut dan darat ditempuh, saya menyadari satu hal: pendidikan berkualitas di daerah terpencil bukan soal anggaran besar atau fasilitas mewah, tapi soal kehadiran.
Kehadiran pengawas yang tidak hanya datang menilai, tapi mendampingi. Kehadiran guru yang terus belajar meski dengan keterbatasan. Dan kehadiran negara, melalui kami, di tengah anak-anak yang selama ini terpinggirkan.
Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pendidikan dan Permendikdasmen No. 11 Tahun 2025 telah mengubah paradigma pengawas dari “pengawas” menjadi “pendamping”. Perubahan itu nyata di lapangan. Kami tidak lagi hanya membawa checklist, tapi juga solusi, pelatihan, dan semangat bahwa tidak ada anak yang boleh tertinggal.
Penutup
Dedikasi lintas batas bukan sekadar slogan. Ia adalah perjalanan nyata melintasi ombak, hujan, dan keterbatasan demi memastikan senyum anak-anak berkebutuhan khusus di Mentawai, Dharmasraya, Sawahlunto, dan Padang tetap terjaga.
Karena bagi mereka, sekolah bukan hanya tempat belajar, ia adalah harapan.
Saya saat ini bertugas sebagai Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, membina 9 SLB di wilayah terpencil dan terluar. Tulisan ini merupakan rangkuman perjalanan pengabdian selama 2025.
“Pendidikan adalah hak semua anak, tanpa terkecuali. Dan hak itu harus kami antar, meski harus melintasi lautan.” []
Penulis adalah Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat*)
