PAINAN, FOKUSSUMBAR.COM – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan kompak mengingatkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar serius dalam menentukan arah pembangunan daerah. Anggaran daerah harus digunakan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, bukan sekadar mengejar terlaksananya kegiatan.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (14/9/2026).
Rapat yang digelar di ruang rapat DPRD Pesisir Selatan itu dipimpin Ketua DPRD Darmansyah, didampingi Wakil Ketua, Hakimin, SH, Ermizen, S.Pd dan Dani Sopian.SH. Dari pihak Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hadir Sekretaris Daerah H. Zainal Arifin bersama jajaran terkait.
Dalam pendapat akhir fraksi, DPRD menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan anggaran terhadap kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah diminta tidak kehilangan fokus dalam menentukan prioritas pembangunan, terutama di tengah berbagai kebutuhan masyarakat yang masih harus mendapat perhatian.
Pesan seluruh fraksi cukup jelas: pembangunan harus dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat Pesisir Selatan.
Program yang menggunakan anggaran APBD harus memiliki manfaat nyata dan dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempertimbangkan secara serius skala prioritas, urgensi serta dampak setiap program terhadap kehidupan masyarakat.
Tidak hanya soal pembangunan fisik, perhatian juga harus diberikan terhadap sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, ekonomi masyarakat, infrastruktur dasar dan berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
DPRD menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari berapa banyak proyek yang dikerjakan. Lebih jauh, keberhasilan pembangunan harus diukur dari sejauh mana hasilnya mampu menjawab persoalan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan juga dinilai penting. Setiap pekerjaan yang menggunakan uang rakyat harus dilaksanakan sesuai perencanaan, ketentuan teknis dan aturan yang berlaku.
Yang tak kalah penting, seluruh fraksi DPRD meminta agar catatan dan rekomendasi yang disampaikan dalam pendapat akhir tidak berhenti sebatas catatan rapat paripurna.
Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti seluruh masukan tersebut melalui kebijakan dan program yang konkret.
DPRD berharap rekomendasi fraksi dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan Perubahan APBD 2026.
Sebab, APBD pada hakikatnya merupakan uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Pesisir Selatan kembali menegaskan fungsi pengawasan dan anggarannya. Pemerintah daerah pun diharapkan mampu membuktikan bahwa setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan percepatan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan.
Intinya, DPRD meminta pembangunan jangan hanya terlihat megah di atas kertas, tetapi harus benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat Pesisir Selatan. (MoN)
